Network
DESKJABAR - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Jawa-Bali, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan pedoman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan di dalam negeri.
Pedoman tersebut dimuat dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku efektif mulai 9 Februari 2021.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, terdapat SE tersebut juga memuat aturan khusus yang mengatur selama libur panjang dan libur keagamaan Imlek tahun 2021.
Baca Juga: WNA Dilarang Masuk Indonesia Diperpanjang, Kecuali Yang Memenuhi Kriteria Ini
Bagi pengguna moda transportasi jarak jauh darat baik kereta api dan pribadi, diharapkan menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen, atau GeNose tes yang sampelnya diambil 1x24 jam sebelum keberangkatan. Seluruh pelaku perjalanan baik menggunakan moda transportasi umum atau pribadi wajib mengisi formulir eHAC (Health Alert Card) yang dapat diakses secara online.
"Apabila hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen ataupun tes GeNose negatif, tetapi menunjukkan gejala, pelaku perjalanan tidak boleh melakukan perjalanan. Ia diwajibkan melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama hasil tunggu pemeriksaan," kata Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 9 Februari 2021, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Ia menjelaskan, aturan tersebutu dibuat secara komprehensif oleh pemerintah dengan tujuan melindungi pelaku perjalanan dari bahaya penularan Covid-19. Masyarakat pun diimbau bijak dalam melakukan perjalanan.
Baca Juga: Pemkot Bandung Bakal Tata Ruas Jalan dan Percantik Ruang Publik, Termasuk Kawasan Alun-alun
"Sebaiknya melakukan perjalanan jarak jauh hanya untuk urusan penting dan mendesak. Harap diingat bahwa protokol kesehatan sepanjang perjalanan, bersifat wajib," ujar Wiku Adisasmito.
Sesuai surat edaran juga, kata Wiku melanjutkan, pimpinan kementerian/lembaga, TNI/Polri, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah, diminta untuk melarang ASN atau pegawai, prajurit TNI, anggota Polri melakukan perjalanan. Selain itu, kepada pimpinan perusahaan swasta, agar mengimbau pekerjanya tidak melakukan perjalanan.
