Sidang Aa Umbara Kembali Digelar, Rabu 8 September 2021, Inilah Fakta Yang Terungkap di Sidang Sebelumnya

8 September 2021, 07:39 WIB
Sidang Aa Umbara digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu 18 Agustus 2021. Aa Umbara didakwa melakukan pengurusan tender proyek pengadaan barang sembako bantuan Covid-19 /yedi supriadi

DESKJABAR- Aa Umbara Sutisna, Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) non aktif kembali disidangkan Rabu 8 September 2021 hari ini di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam sidang Aa Umbara tersebut juga disidangkan terdakwa lain yakni Andri Wibawa dan Totoh Gunawan. Mereka didakwa jaksa KPK kasus korupsi bantuan sosial sembako Covid-19 di KBB.

Sidang Aa Umbara kali ini merupakan yang keempat dan akan menghadirkan saksi saksi yang diajukan jaksa KPK.

Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru 8 September 2021, Ada Senjata SCAR Cupid Weapon dan Venom Soldier Bundle

Baca Juga: Kode Redeem FF 8 September 2021, Ada MP5 Fatal Snarl Senjata Ampuh yang Dicari Pengemar Pertempuran Free Fire

Baca Juga: Cara Mendapatkan Skin MineCraft FF dan Kode Redeem FF 8 September 2021 Tukar di Reward FF Garena com id

Sebelum persidangan dimulai, Inilah reviews dari persidangan persidangan sebelumnya.

Bupati Bandung Barat nonaktif, Aa Umbara Sutisna didakwa mengatur tender pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk masyarakat terdampak.

Ia juga didakwa menerima keuntungan dari pengadaan tersebut. Dalam perkara ini, Aa Umbara didakwa bersama anaknya, Andri Wibawa dan seorang pengusaha bernama M. Totoh Gunawan.

KPK menyebut Aa Umbara meminta fee sebesar 6 persen dari pengadaan paket sembako.

Jaksa KPK menyatakan, dari 6 kali pengadaan 55.378 paket sembako senilai Rp 15.948.750.000, M. Totoh Gunawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.405.815.000.

Baca Juga: RESMI DARI GARENA Hadiah Keren Kode Redeem FF Hari Ini 8 September 2021: Ada Phantom Bear Bundle

Baca Juga: Kode Redeem FF 8 September 2021, Ada Flaming Wolf Senjata Otomatis dan Semiotomatis Berkapasitas 30 Peluru

Sedangkan Andri Wibawa mendapatkan 4 kali pengadaan dengan jumlah sebanyak 120.675 paket sembako senilai Rp 36.202.500.000.

Hingga saat ini, persidangan perkara yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Surahmat itu sudah digelar tiga kali.

Selain agenda dakwaan, dua kali sidang berikutnya menghadirkan para saksi. Dalam persidangan itu, ada sejumlah fakta yang terungkap. Berikut penjelasannya:

1. Tak ada kerugia negara

Pihak terdakwa Aa Umbara mengklaim kasus tersebut hanya jual beli dan tak ada kerugian negara yang timbul.

"Dalam konteks perkara ini memang tidak ada kerugian negara yang timbul. Ini bisa dilihat dari uraian pasal-pasal yang tadi disebutkan dalam dakwaan," kata kuasa hukum Aa Umbara, Rizky Rizgantara, Rabu, 18 Agustus 2021.

Baca Juga: Jika Sudah Klaim Kode Redeem FF Terbaru, Ada Hadiah Menarik dengan Pra Registrasi Garena Free Fire Max

Baca Juga: BARU! Kode Redeem FF Hari Ini Rabu 8 September 2021 Resmi dari Garena, Dapatkan Hadiah Menarik

Rizky menuturkan kasus yang menjerat kliennya ini murni jual beli. Bahkan, ujar Rizky, kliennya dalam pengadaan barang itu sampai harus mengeluarkan dana pribadi.

Dana itu dikeluarkan Aa Umbara untuk membeli kelebihan paket sembako dari pengusaha M Totoh Gunawan.

Paket sembako itu disediakan untuk mengakomodir warga yang tidak tercover bantuan paket sembako yang dibeli menggunakan dana APBD.

"Karena itu (paket sembako) dibeli oleh Pak Bupati karena Pak Totoh ada kelebihan paket. Pak Bupati beli untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak tercover oleh anggaran APBD di Dinsos KBB," ungkap Rizky.

"Lebih kurang 3.300 paket, jadi kalau versi dari penyidik ketika itu kemudian didakwakan oleh Jaksa bahwa itulah bentuk gratifikasi salah satunya dari Pak Toto untuk Pak Bupati, sedangkan nanti pada saatnya akan kami buktikan bahwa itu murni jual beli," lanjutnya.

Baca Juga: SIM Keliling Bandung Hari Ini dan Besok, 8-9 September 2021, Catat Jadwal dan Lokasi agar Tak Lupa

Baca Juga: Jadwal Sholat Majalengka Rabu 8 September 2021, Ini Waktunya

2. Fee 6 persen bukan kemauan Aa Umbara

JAksa KPK menyebut Aa Umbara meminta fee sebesar 6 persen dari total keuntungan. Namun kuasa hukum Aa Umbara, Rizky Rizgantara menyatakan, angka 6 persen bukan datang atas permintaan kliennya.

"Jadi sebenarnya faktanya klien kami tidak pernah meminta fee 6 persen sebagaimana dakwaan jaksa," kata Rizky usai persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L. L. R. E Martadinata, Kota Bandung, Rabu, 18 Agustus 2021.

Ia mengungkapkan, angka 6 persen merupakan cara terdakwa lain dalam kasus ini, yakni M Totoh Gunawan agar mendapatkan keuntungan banyak dalam pengadaan paket bansos Covid-19.

Menurut Rizky, angka 6 persen muncul dari pembicaraan Totoh dan direktur di perusahaannya yang bernama Yusuf.

"Itu bukan permintaan Pak Aa Umbara. Itu bukan fee yang diminta. Angka 6 persen itu cuma cara Totoh supaya dapat bagian lebih. Dia bilang itu ke direktur perusahaannya, Yusuf. Jadi bukan kesepakatan dengan klien kami," ungkap Rizky.

Baca Juga: Amanda Manopo, Tampilkan Tato dan Punggung Mulus, Menjadi Bahan Perhatian Pria

Baca Juga: Ayo Pre-Register FF MAX di Link Ini, Dapat Cyber Max Loot Box, Max Raychaser Bundle, dan Cyber Max Skyboard

3. Hengky Kurniawan jadi saksi

Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan hadir sebagai saksi pada sidang 25 Agustus 2021. Pada persidangan itu, penasihat hukum Aa Umbara membongkar temuan dokumen dengan terdapat inisial nama HK yang diduga Hengky Kurniawan.

Dokumen disebut-sebut berisi dorongan dari Hengky ke KPK agar mempercepat kasus korupsi pengadaan barang bansos Covid-19 dengan terdakwa Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna.

Hal itu dibongkar oleh pengacara Aa Umbara, Rizky Rizgantara. Dia mengungkap dokumen yang disebut-sebut ditemukan saat KPK menggeledah kediaman anak Aa Umbara.

Rizky menuturkan berdasarkan informasi yang didapat Asep Lukman pernah mendatangi Bupati Aa Umbara dengan disaksikan anaknya Andri Wibawa dan seseorang lainnya bernama Galuh Fauzi.

"Dia membuat surat catatan seolah saudara mendorong Aa Umbara supaya cepat naik penyidikan dan cepat naik tersangka supaya saudara cepat naik menjadi bupati bahkan saudara sudah siapkan wakil (bupati)," ujar Rizky.

Menanggapi hal itu, Hengky membantanya. Dia mengaku tak tahu menahu soal catatan hingga dorongan agar kasus Aa Umbara dipercepat.

Baca Juga: Amanda Manopo, Tampilkan Tato dan Punggung Mulus, Menjadi Bahan Perhatian Pria

Baca Juga: Ayo Pre-Register FF MAX di Link Ini, Dapat Cyber Max Loot Box, Max Raychaser Bundle, dan Cyber Max Skyboard

4. Uang honor narasumber

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Agustina Piryanti mengiyakan pernah memberi uang kepada Aa Umbara. Nilainya sebesar Rp 35 juta.

Uang puluhan juta yang masuk ke kantong Aa Umbara disebut honor menjadi narasumber.

Agustina mengaku sebagian dari uang yang diberikan tersebut merupakan murni dari kantong pribadinya. "Itu uang pribadi pa," kata Agustina.

uang tersebut diberikan semata-mata sebagai honor Aa Umbara yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh dinasnya.

"Itu Pak Bupati menjadi narasumber. Sudah itu saja. Iya (murni honor)," kata Agustina.

Dia kembali menjelaskan alasan pemberian honor kepada Aa Umbara yang menjadi narasumber.

"Terkadang uang kantor sudah tidak ada. Tapi karena pa bupati sudah hadir, jadi saya beri honor. Dari uang pribadi," tambahnya.

Agustina juga mengungkapkan, pemberian itu dilakukan dalam beberapa tahapan mulai dari 2019 hingga 2020.

Baca Juga: Kode Redeem FF Garena Free Fire Terbaru 8 September Klaim Senjata MP5 Fatal Snarl di reward.ff.garena.com

Baca Juga: Dapatkan Pasangan M1887, Tukar Kode Redeem FF 8 September 2021 Hanya di situs www.free fire.garena.co.id

5. Tak ada intervensi

Salah seorang saksi yakni mantan Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo mengungkap fakta lain.

Hal itu terungkap pada sidang hari Jumat, 3 September 2021. Heri Partomo menjawab pertanyaan dari tim penasihat hukum Aa Umbara yang dipimpin Rizky Rizgantara.

Saat itu, tim PH mempertanyakan soal adanya intervensi bupati dalam pengadaan bansos tersebut seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik KPK.

"Apakah benar ada intervensi terhadap PT Satria Jakarta untuk pengadaan bansos dan memenangkan sebuah perusahaan pemenang? tanya PH.

Saksi Heri Partomo menyebut tidak ada intervensi. Bahkan ia menyebut Bupati Aa Umbara menawarkan kalau ada rekanan lain.
Tapi karena sudah biasa akhirnya ditunjuk PT Jagat Dir Gantara.

"Jadi intervensi dari Bupati Aa Umbara itu sebenarnya tidak ada, hanya memang benar bupati menunjuk karena sesuai kewenangannya, tapi bukan berarti intervensi," ujar Rizky Rizgantara.

Baca Juga: Heboh, Anya Geraldine Foto Pakai Tanktop, Payudara Sangat Terlihat, Biodata, Tinggi, dan Agama

Baca Juga: Orang Tua Cungkil Mata Anak dengan Alasan Ritual Pesugihan, Praktisi Hukum Minta Pelaku di Tes Kejiwaan

6. Bantuan sampai ke penerima

Penasihat Hukum M. Totoh Gunawan, Abidin menyatakan, berdasarkan kesaksiannya, Heri Partomo menyebut bahwa bantuan sosial Covid-19 itu tersampaikan hingga ke penerimanya.

"Kalau itu sudah tersampaikan apalagi, berarti kan tidak ada unsur pidananya karena tujuannya sudah tersampaikan," tutur Abidin.

Abidin juga menuturkan, dalam kondisi darurat Covid-19 banyak hal terjadi perubahan secara hukum dibolehkan.

Misal seorang pengguna anggara harus menggunakan anggaran bukan peruntukannya, dalam keadaan darurat boleh digeser.

Begitu juga menurut Abidin, dalam pengadaan bansos untuk Covid-19 di KBB karena kondisi darurat hal tersebut bisa dilakukan, yang penting tujuan tercapai.

Dalam persidangan, Abidin sempat menanyakan itu ke saksi Heri Partomo.

Baca Juga: Petani Milenial Jawa Barat Semangat Membuka Wirausaha Tanaman Hias Melalui Latihan di Lembang

Baca Juga: Ayo Klaim Kode Redeem FF 7 September 2021, Ada Weapon Loot Crate dan Pakaian Baru untuk Performa Bermain FF

"Apakah tujuan dari memberikan bantuan sosial itu tercapai atau tidak?" tanya Abidin.

Saksi Heri Partomo saksi menjawab tercapai. Abidin pun langsung menjawab dengan kalimat Alhamdulillah.

"Saya menjawab Alhamdulillah karena tujuan sudah tercapai dan berarti tidak unsur pidaha. sudah selesai," ujarnya saat dimintai tanggapan usai sidang.

Di persidangan juga terungkap berdasarkan keterangan Heri Pratomo, distribusi sembako tersebut sudah sesuai karena dari 8.000 paket yang didistribusikan hanya 2 paket yang dilaporkan busuk dan itupun sudah diganti langsung.

"Jadi secara keseluruhan bisa dibilang sukses pembagian bansos Covid tersebut," ujar Heri Pratomo.***

Editor: Yedi Supriadi

Tags

Terkini

Terpopuler