DESKJABAR - Untuk mengatasi langkanya stok tempe dan tahu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, harus segera mencari solusi untuk menstabilkan harga kedelai.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti mengemukakan hal itu melalui akun media sosialnya di Twitter, Instagram, dan Facebook, Senin, 4 Januari 2021.
"Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan stok kedelai sebagai bahan dasar tahu dan tempe," ujar senator daerah pemilihan Jawa Timur ini.
Baca Juga: Waspada, Ada Orang Positif Covid-19 Tanpa Gejala Berkeliaran
LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan bahwa selama ini, kebutuhan kedelai di Indonesia masih mengandalkan kedelai impor yang harganya mengikuti pasar global. Harga kedelai impor sedang tinggi lantaran menurunnya produksi kedelai di negara produsen kedelai dunia sejak pandemi virus corona sementara permintaan impor, khususnya dari China, naik tajam.
Harga kedelai global mengalami kenaikan 35% menjadi Rp 9.500 per kilogram. Belum lagi ongkos angkut kedelai dengan kapal laut pun naik karena waktu tempuh impor dari negara asal ke tujuan menjadi lebih lama akibat pembatasan yang dilakukan karena pandemi Covid-19.
"Kondisi ini harus disiasati sehingga tidak berdampak pada menurunnya stok kedelai di Indonesia. Sejak pandemi, kedelai impor turun 11,5% sehingga hanya 2,3 ton kedelai impor yang masuk Indonesia. Akhirnya, harga kedelai naik," tutur LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Baca Juga: Kebiri Kimia : KPAI Kurang Setuju Pelaku Kejahatan Seksual Anak Diumumkan, Simak Alasannya Disini
Mahalnya harga kedelai sempat menyebabkan pembuat tempe dan tahu mogok produksi selama beberapa hari. LaNyalla Mahmud Mattalitti pun berharap mogok produksi tidak lagi terjadi karena membuat tempe dan tahu hilang di pasaran.
"Padahal, tempe dan tahu termasuk bahan pokok yang banyak dikonsumsi dalam pemenuhan gizi harian masyarakat Indonesia. Produksinya tidak boleh berhenti," ucap LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Ia meminta pembuat tempe dan tahu agar tidak menaikkan harga tempe dan tahu terlalu tinggi karena dapat merugikan masyarakat. "Mungkin bisa disiasati dengan memperkecil potongan tempe dan tahu," ujarnya.
Baca Juga: Bansos Mensyaratkan DTKS, Simak Dulu Tanya Jawab Seputar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Baca Juga: Bansos Tunai Rp300 Ribu Cair, Cara Pendaftaran DTKS Secara Mandiri dan Larangan Memalsukan Data
Baca Juga: Bansos Tunai Rp300.000 Insya Allah Cair Hari Ini, Empat Langkah Mudah Mengecek Dapat Tidaknya
LaNyalla Mahmud Mattalitti juga mendorong Kementerian Pertanian agar memperbesar produksi kedelai lokal. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi tergantung kepada kedelai impor.
"Kementan sedang melakukan riset benih unggul dan teknologi budidaya komoditas kedelai untuk meningkatkan produktivitas kedelai lokal. DPD mendorong agar upaya tersebut segera terealisasi," tutur LaNyalla Mahmud Mattalitti.