Network
DESKJABAR - Isu distribusi vaksin Covid-19,diharapkan dapat dibahas dalam pertemuan para pemimpin dari 21 negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan berlangsung minggu ini,
Pembahasan distribusi vaksin untuk virus corona, khususnya dikaitkan dengan sistem kerja sama rantai dingin yaitu barang-barang yang memerlukan penanganan dengan suhu yang diatur di bawah suhu ruangan (cold chain).
"Pembahasan itu penting lantaran distribusi vaksin Covid-19 membutuhkan alat pendingin khusus agar kualitas anti virus tetap terjaga sampai akhirnya diterima oleh masyarakat," kata analis kebijakan Sekretariat APEC, Emmanuel San Andres saat sesi pengarahan media, seperti diberitakan Antara, Rabu, 18 November 2020.
"Saya harap forum tersebut tidak hanya membahas isu-isu perdagangan, tetapi juga kesehatan," kata Emmanuel San Andres.
Baca Juga: Pilkada Pangandaran: Serunya Debat Publik Kandidat, Saling Serang Program Kartu
Sejauh ini, sebagian besar vaksin, termasuk calon vaksin Covid-19, harus selalu berada di ruangan bersuhu minus puluhan derajat Celsius agar tidak rusak.
Kandidat vaksin Covid-19 buatan Moderna, misalnya, harus disimpan di suhu minus 20 derajat Celsius dalam waktu yang lama agar dapat tahan dalam suhu 2-8 derajat Celsius selama 30 hari.
Sedangkan calon vaksin Covid-19 buatan Pfizer dan BioNTech harus disimpan dalam suhu minus 70-80 derajat Celsius agar kualitasnya tetap terjaga.
Kebutuhan untuk menjaga vaksin tetap berada di suhu minus puluhan derajat Celsius jadi tantangan tersendiri tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga negara-negara penerima, khususnya terkait proses pengadaan dan distribusi.
Baca Juga: Bupati Bandung Merasa Kecolongan Wilayahnya Kini Jadi Zona Merah
Oleh karena itu, Emmanuel San Andres menegaskan kesiapan sistem rantai dingin perlu jadi fokus pertemuan para pemimpin negara anggota APEC, khususnya saat membahas kerja sama pengadaan vaksin Covid-19.
Di samping isu vaksin dan pandemi Covid-19, menurut Direktur Kebijakan Sekretariat APEC, Denis Hew, pertemuan para pemimpin APEC yang dijadwalkan berlangsung secara virtual pada Jumat, 20 November 2020, diharapkan juga membahas sejumlah tantangan perdagangan dalam kurun waktu 20-30 tahun ke depan.
"Misalnya mengenai kecerdasan buatan dan teknologi digital serta tantangan demografi. Sebagaimana kita tahu beberapa negara menghadapi populasi yang didominasi penduduk lanjut usia, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Denis Hew.
Ia menambahkan banyak anggota APEC merupakan negara berpenghasilan menengah yang rentan terkena jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). "Oleh karena itu, kita juga harus membahas pentingnya berinovasi dan meningkatkan keahlian para pekerja di kawasan," kata Denis Hew.
Baca Juga: Pangandaran; MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Kepada Masyarakat
Membuat refleksi dan proyeksi ekonomi
Dalam sesi yang sama, Direktur Eksekutif Sekretariat APEC Rebecca Sta Maria, mengatakan ia bersama kelompok kerja yang terdiri atas sejumlah ahli dan praktisi juga telah membuat refleksi dan proyeksi ekonomi di kawasan dalam 20-30 tahun ke depan.
"Kami telah menyerahkan hasil kajian itu ke para menteri dan jika mereka sepakat dengan hasil pandangan kami maka itu akan jadi salah satu pesan penting dari pertemuan minggu ini," kata Rebecca.
Dalam pertemuan APEC tahun ini, Malaysia bertindak sebagai tuan rumah yang akan mengurusi rangkaian pertemuan virtual para menteri dan pemimpin negara anggota kerja sama ekonomi di Asia Pasifik bulan ini.
Baca Juga: Sertifikat Kompetensi, Modal Lulusan Sekolah Vokasi Masuki Dunia Kerja
Baca Juga: Positif Terpapar Covid-19, Ade Yasin Memilih Isolasi Mandiri di Kediamannya
Dalam pertemuan puncak pada 20 November 2020, para pemimpin negara anggota APEC diharapkan dapat menyepakati visi baru lantaran "Bogor Goals" yang ditetapkan pada 1994 akan berakhir pada tahun ini.
APEC merupakan forum lintas pemerintah yang beranggotakan 21 negara dan wilayah, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Amerika Serikat.***
