Network
DESKJABAR - Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terlibat dalam dugaan kasus suap telah dibebastugaskan dari jabatan untuk memudahkan proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi hal itu dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021.
"Apabila dugaan suap tersebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan dari upaya seluruh jajaran DJP dan Kemenkeu yang tengah fokus melakukan pengumpulan penerimaan negara. Penerimaan pajak tulang punggung penerimaan negara," kata Sri Mulyani, sebagaimana dilansir Antara, Rabu.
Menurut dia, pegawai DJP yang oleh KPK diduga terlibat dugaan suap telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatan agar memudahkan proses penyidikan KPK. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN.
Meski demikian, Sri Mulyani tidak mengungkapkan nama, jabatan, dan identitas terduga pegawai DJP. “Ini merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Selasa, 2 Maret 2021, KPK mengonfirmasi tengah melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Baca Juga: WAJIB Vaksinasi Covid-19, Persyaratan Tambahan Bagi Jamaah Haji Tahun Ini
"Kami sedang penyidikan betul, tetapi tersangkanya nanti dalam penyidikan. Itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
Sri Mulyani menyatakan, langkah pembebastugasan terduga suap dilakukan agar proses penegakan hukum oleh KPK tidak memberikan imbas negatif terhadap kinerja organisasi DJP.
