Network
"Dan tidak jelas pertanggungjawabannya terlebih ada dugaan penggunaan dana CSR dari perusahaan yg melanggar IMB pun tidak jelas dan terkesan diduga fiktif salah satu contohnya adalah dana CSR dari salah satu pelanggaran IMB hotel yang digunakan untuk membangun Taman Pramuka diduga mark up sayangnya hal ini luput dari perhatian masyarakat dan APH setempat," ujarnya didampingi ketua DPC Kota Bandung Agus MD.
Menurut Agus Satria tindak lanjutnya adalah akan melalukan dorongan melalui unjuk rasa kembali dari berbagai pihak terhadap Kejati Jabar dan KPK di Jakarta agar dapat melakukan upaya pemeriksaan terhadap anggaran Hibah dan Dana CSR dari pelanggaran IMB.
"Sekaligus kami akan melakukan audensi kepada Menteri Sosial di Jakarta untuk meminta bantuan Menteri Sosial agar memperhatikan fakir miskin dan anak terlantar di Kota Bandung yang tidak terurus Pemkot Bandung," ujarnya.
Sementara itu, LSM Monitoring Community yang di awaki Kandar Karnawan mengapresiasi langkah Manggala Garuda Putih yang mengadvokasi komunitas anak telantar dan fakir miskin yang tidak terurus oleh Pemkot Bandung.
Sehingga, menurut Aan, panggilan Kandar Karnawan, sudah tepat jika Walikota Bandung tidak mereapons maka pihaknya akan membantu untuk mendesak APH maupun APIP agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Sosial Kota Bandung.
Baca Juga: MENYERGAP Pembunuh Ibu dan Anak di Subang, Inilah Fakta yang Sudah Diungkap Kepolisian di Hari ke 50
Karena secara teknis bertanggungjawab dalam mengurusi ranah tersebut, dan selain itupun APH harus dapat melakukan pemeriksaan Dana Hibah dan Dana CSR terutama dari para pelanggar IMB yg sampai saat ini pubik tidak pernah tahu untu apa kegunaannya terutama manfaatnya.
"Sebetulnya Dewan dalam hal ini DPRD harus peka dan kritis terhadap dampak sosial di masyarakat atas penggunaan dana APBD bukan hanya diam, karena mereka / Dewan bergaji fantastis menggunakan uang dari rakyat," pungkasnya.****
