Network
DESKJABAR- Ratusan orang dari Manggala Garudah Putih kembali akan melancarkan aksi unjukrasa di Kota Bandung pada Rabu 6 Oktober 2021.
Aksi unjukrasa tersebut sebagai lanjutan aksi sebelumnya sebagaimana dijanjikan Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Agus Satria yang menyebut akan melakukan unjukrasa terus menerus.
Kali ini sasarannya tidak ke Pemkot tapi juga ke Kantor Kejari Bandung di Jalan Jakarta dan juga ke Kantor Kejati Jabar di Jln. Naripan Kota Bandung.
Baca Juga: WALAH… Akun Garena Free Fire Terancam Hilang Karena facebook.com akan Dijual, Simak Paparannya
"Kami akan kembali menurunkan ratusan massa untuk melakukan unjukrasa lanjutan, pemberitahuannya sudah disampaikan ke pihak kepolisian," ujar Korlap Aksi Agus Satria saat dihubungi Rabu 6 Oktober 2021 pagi.
Agus Satria menjelaskan aksi ke Kejati Jabar dan Kejari Bandung tersebut sekaligus melaporkan adanya dugaan KKN di DInsos Kota Bandung dan dugaan penyimpangan dana hiban pramuka.
"Tentu saja ini sebagai tindaklanjut aksi kemarin, kita lanjutkan untuk melaporkan dugaan kasus ke Kejari dan Kejati," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, pada Selasa kemarin ratusan pengunjuk rasa datang dengan menggunakan berbagai kendaraan dan mereka langsung melakukan orasi di mobil komando dengan pengarah suara yang kenceng, Jalan Wastukancana pun mengalami kemacetan.
Unjukrasa tersebut dipicu persoalan di Dinas Sosial Kota Bandung. Menurut Korlap Aksi, Agus Satria, Manggala Garuda Putih melakukan unjuk rasa karena ada dugaan tidak amanahnya penggunaan anggaran di Dinas Sosial Kota Bandung.
Dari itulah, massa meminta Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dicopot.
Selama lima tahun, dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan untuk fakir miskin dan anak terlantar di Kota Bandung.
"Kami Manggala Garuda Putih tergerak hati untuk menyikapi dengan melakukan aksi unjukrasa karena dengan cara diskusi tidak ditanggapi," ujar Agus Satria saat ditemui disela sela aksi, Selasa 5 Oktober 2021.
Selain melakukan unjukrasa, menurut Agus Satria, pihaknya juga telah melakukan kordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan audit penggunaan anggaran di Dinas Sosial Kota Bandung.
"Keadaan di Kota Bandung berbanding terbalik dengan gencarnya perhatian pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Sosial yg dipimpin Ibu Risma yang belusukan ke daerah terlebih disaat Pandemi Covid 19 mewabah di Negeri yg kita cintai," ujar Agus Satria.
Keadaan ini menurut Agus Satria berbanding terbalik dengan Walikota Bandung yang diduga seakan tidak peduli terhadap rakyatnya contoh aliran anggaran Pemkot Bandung beratus miliar mengalir melalui Hibah kepada ormas dan Pramuka yg diduga sarat dengan KKN.
"Dan tidak jelas pertanggungjawabannya terlebih ada dugaan penggunaan dana CSR dari perusahaan yg melanggar IMB pun tidak jelas dan terkesan diduga fiktif salah satu contohnya adalah dana CSR dari salah satu pelanggaran IMB hotel yang digunakan untuk membangun Taman Pramuka diduga mark up sayangnya hal ini luput dari perhatian masyarakat dan APH setempat," ujarnya didampingi ketua DPC Kota Bandung Agus MD.
Menurut Agus Satria tindak lanjutnya adalah akan melalukan dorongan melalui unjuk rasa kembali dari berbagai pihak terhadap Kejati Jabar dan KPK di Jakarta agar dapat melakukan upaya pemeriksaan terhadap anggaran Hibah dan Dana CSR dari pelanggaran IMB.
"Sekaligus kami akan melakukan audensi kepada Menteri Sosial di Jakarta untuk meminta bantuan Menteri Sosial agar memperhatikan fakir miskin dan anak terlantar di Kota Bandung yang tidak terurus Pemkot Bandung," ujarnya.
Sementara itu, LSM Monitoring Community yang di awaki Kandar Karnawan mengapresiasi langkah Manggala Garuda Putih yang mengadvokasi komunitas anak telantar dan fakir miskin yang tidak terurus oleh Pemkot Bandung.
Sehingga, menurut Aan, panggilan Kandar Karnawan, sudah tepat jika Walikota Bandung tidak mereapons maka pihaknya akan membantu untuk mendesak APH maupun APIP agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Sosial Kota Bandung.
Baca Juga: MENYERGAP Pembunuh Ibu dan Anak di Subang, Inilah Fakta yang Sudah Diungkap Kepolisian di Hari ke 50
Karena secara teknis bertanggungjawab dalam mengurusi ranah tersebut, dan selain itupun APH harus dapat melakukan pemeriksaan Dana Hibah dan Dana CSR terutama dari para pelanggar IMB yg sampai saat ini pubik tidak pernah tahu untu apa kegunaannya terutama manfaatnya.
"Sebetulnya Dewan dalam hal ini DPRD harus peka dan kritis terhadap dampak sosial di masyarakat atas penggunaan dana APBD bukan hanya diam, karena mereka / Dewan bergaji fantastis menggunakan uang dari rakyat," pungkasnya.****
