Network
/photo/2020/01/16/4219612350.jpg)
DESKJABAR – Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi perlu menggabungkan pendekatan pidana dengan pendekatan ekonomi, karena pelaku white collar crime memiliki rasio yang tinggi.
Untuk itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta aparat penegak hukum untuk memiskinkan para pelaku korupsi sebagai efek jera terhadap pelaku.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memaparkan, pelaku korupsi memiliki rasio tinggi. Hal ini terlihat dari modus yang kian canggih dan terstruktur karena dicampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan seperti akuntansi dan statistik.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Paparkan Alasan Pemilihan Merk Vaksin Covid-19. Inilah Alasannya
"Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah, jelas korupsi merupakan kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru yaitu keserakahan itu indah (greedy is beautiful)," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, seperti dikutip dari Antara.
"Kebijakan penegakan hukum wajib memastikan bahwa hukuman haruslah dapat memberikan deterrent effect, baik di pendekatan pidananya dan juga di pendekatan ekonomi pelaku," kata Jaksa Agung saat menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan barang hasil rampasan negara dari Kementerian Keuangan kepada Kejaksaan RI, Jakarta, Selasa, 24 November 2020.
Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, jika sebelumnya menggunakan pendekatan mengejar dan menghukum pelaku melalui pidana penjara, maka sekarang orientasinya harus dibarengi dengan pendekatan follow the money dan follow the asset.
Baca Juga: Satu Keluarga Besar di Cianjur Dinyatakan Positif Covid-19, Seusai Perayaan Ulang Tahun
Para pelaku korupsi, kata Jaksa Agung, mempertimbangkan antara biaya dan keuntungan yang dihasilkan.
