Network
DESKJABAR - Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menegaskan bahwa pemerintah dalam memilih produsen vaksin sesuai dengan kriteria dan kuantitas yang diperlukan.
Ini yang menjadi alasan mengapa Pemerintah Indonesia tidak akan membeli vaksin dari produsen vaksin Pfizer atau Moderna, karena syarat penyimpanan dan distribusi dingin (cold chain) vaksin yang berbeda.
Seperti diketahui, harga vaksin yang ditawarkan berbagai perusahaan pembuat vaksin Covid-19 berbeda-beda. Perusahaan farmasi asal China, Sinovac menjual harga vaksin Sinovac seharga 200 yuan atau setara sekitar Rp 420.000.
Baca Juga: Lewis Hamilton Akan Mendapatkan Gelar Bangsawan Dari Ratu Elizabeth II
Sedangkan vaksin Moderna berada pada kisaran 25 hingga 37 dolar AS atau setara Rp 354.125 hingga Rp 524.105 per dosisnya. Lalu vaksin Pfizer harganya sekitar 19,50 dolar AS.
Sementara itu kesepakatan vaksin produk vaksin AstraZeneca dengan Uni Eropa dengan harga pada kisaran 3 dolar hingga 4 dolar AS. Sedangkan vaksin Johnson&Johnson yang dikembangkan Sanofi dan GSK harganya di kisaran 10 dolar AS.
Dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir memaparkan bahwa penentuan merk atau jenis vaksin Covid-19 berada di tangan Kementerian Kesehatan berdasarkan daftar yang ada di WHO dan telah melalui uji klinis 1 dan 2 tang datanya tersedia.
Baca Juga: Astaga, Emil Ikut Keroyok Pengendara Motor Ber Knalpot Bising Hingga Tewas
"Dan nanti ketika dipergunakan itu, BPOM yang keluarkan izin. Tentu sebagai catatan tambahan, vaksin yang akan dibeli pemerintah juga vaksin yang cold chain atau distribusinya friendly dengan distribusi kita, yaitu -2 sampai -8 derajat celcius," katanya, dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa, 24 November 2020.
