Rincian dari program makan siang dan susu gratis masih didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin.
Sebagai informasi, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Perancangan APBN 2025 menjadi kegiatan terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Diberitakan sebelumnya, program makan siang dan susu gratis merupakan usulan dari paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo - Gibran.
Dalam dokumen visi-misinya, paslon nomor urut 2 tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Baca Juga: Harga Beras Mahal, Indonesia Alami Deagrarianisasi, BRIN: Ancaman Krisis Pangan Kian Nyata
Selain itu, bantuan gizi akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program makan siang gratis dan bantuan gizi tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Defisit APBN 2025 di rentang 2,45-2,8 persen
Seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berada dalam rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP).