Network
Antara lain masalah terkait cara penagihan yang mencapai 33,6 persen. Kemudian permohonan keringanan sebanyak 6,6 persen. Selain itu soal pembobolan atau penipuan akun sebanyak 4,5 persen, serta tagihan bermasalah sebanyak 3,1 persen.
Dia mengakui kasus penipuan dan pembobolan di sektor jasa perbankan juga sangat tinggi. "Ada soal penipuan dan pembobolan ini yang kami soroti, karena pada 2022 sudah ada perlindungan data pribadi. Hanya permasalahan ini terus kontinu dari tahun ke tahun soal penipuan dan pembobolan," katanya.
Digital Financial
Terkait upaya literasi digital dan inklusivitas finansial, YLKI menilai sebenarnya digital financial merupakan instrumen yang positif untuk menggenjot akses inklusi finansial.
Akan tetapi hal itu bisa terwujud jika misalnya masalah pinjaman online (pinjol) ilegal bisa dibasmi, mengingat level penerimaan masyarakat belum dalam kondisi siap.
Hal itu seperti diakui Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Ia mengatakan fintech, digital finansial sebenarnya bagus untuk meningkatkan akses literasi masyarakat di bidang finansial.
Baca Juga: Dana BOSP 2024 Disalurkan Dalam 2 Tahap, Catat Waktunya, Ini Penjelasan Kemendikbudristek
Namun instrumensi hukum dan masyarakat sendiri sebenarnya belum siap untuk itu. "Jadi persoalannya masif dan korbannya bukan soal utang piutang saja, tapi sudah level pidana," tuturnya.
Padahal, menurut Tulus, pinjol terutama di negara-negara lain merupakan suatu gagasan yang positif karena bisa mempercepat inklusi keuangan. Akan tetapi di Indonesia, pinjol justru menjadi hal yang problematik karena masih lemahnya mitigasi dampak dan pengawasan yang bermuara pada pinjaman online ilegal.***
