Network
Baca Juga: Kapan Debat Capres Cawapres Pemilu 2024 Berikutnya? Tinggal 2 Sesi Lagi, Ini Jadwalnya
"Ada prioritas atau misalnya obligasi digunakan untuk bangun LRT. Itu produktif tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya rumah sakit, apapun. Karena pendidikan dan kesehatan harusnya cukup dipenuhi dari APBD atau APBN. Kami masih jauh, jadi kami ingin dipelajari dulu dengan seksama termasuk dampaknya. Nanti di APBD ada beban, walaupun mendapatkan dana," ujarnya.
Himpun Dana Rp 2 Triliun
Pada Juli 2023, Gubernur Jabar ketika itu yakni Ridwan Kamil mengemukakan bahwa Jawa Barat ditunjuk pemerintah pusat menjadi proyek percontohan atau pilot project penerbitan obligasi daerah. Surat utang daerah rencananya bakal dirilis pada 2024 dan mengincar dana segar Rp2 triliun.
Menurut Ridwan Kamil, sebagai sebagai langkah terdekat, dana segar yang dibidik dengan skema obligasi daerah tersebut Rp2 triliun, tetapi detailnya masih dibahas.
"Rp 2 triliun saja. Itu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang," imbuh Emil.
Baca Juga: Para Jenderal Asal Sumedang Berkumpul, Mulang ka Lemah Cai Siap Berkontribusi Majukan Kota Tahu
Ridwan Kamil mengungkapkan, ada dua proyek infrastruktur yang tengah dijajaki untuk dibiayai obligasi daerah, yakni akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan rumah sakit-rumah sakit untuk anggaran di 2024.
"Step awalnya sudah, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu, sepakat bersama, semua orang harus paham dulu bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya," ia menjelaskan.
Menurutnya, inovasi pendanaan dengan obligasi daerah memang dibutuhkan oleh Jawa Barat. Berdasarkan hitungan, Jawa Barat membutuhkan Rp800 triliun untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan.***
