Network
"Kemudian, terkait dugaan adanya suap, perusahaan perusahaan yang mendapatkan pekerjaan itu. Ada sukses fee, ada pungutan pungutan yang dilakukan oleh bohir atau pemilik, pekerja. Ini kan dana-dana yang cukup gede ya, jadi tidak mungkin rasa-rasanya mau masuk pekerjaan itu (hanya) 0 persen atau tanpa upaya-upaya untuk masuk (mendapatkan pekerjaan)," katanya.
"Jadi, bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan dalam situasi yang sangat sulit ini, menimbulkan semacam tanda tanya di publik, apakah ini betul murni atau ada unsur suapkah? atau pungutan dari bohir dari segala macam. Yang saya amati dari kasus kasus yang lalu itu, sekitar 15 persen dari total anggaran itu diduga jadi unsur suap, bohir yang minta jatah kira-kita begitu," ujar Dedi Haryadi menambahkannya.
Baca Juga: 4 Alasan Mengapa Konsumsi Mie Instan Secara Berlebihan Tidak Baik untuk Kesehatan Tubuh
Maka dari itu, pihaknya mendesak BPK untuk segera mengaudit soal anggaran pembangunan Masjid Al Jabbar ini. Dan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa dan melaporkan hal ini ke penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung.
Kata Ridwan Kamil soal Masjid Al Jabbar
Terkait pemberitaan ini, belum ada komunikasi atau tanggapan lebih lanjut dari Ridwan Kamil.
Hanya saja, pada postingan Twitternya, mencoba menjelaskan ke publik soal pembangunan Masjid Al Jabbar.
