Network
Akibat dari putusan tersebut, Aspidum Kejati Jabar dinonaktifkan Kejagung lantaran ditemukan pelanggaran.
Valencya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum soal dugaan kekerasa dalam rumah tangga (KDRT) di Karawang. Dinilai tuntutan tersebut terlalu ringan karena pasal yang dikenakan lex spesialis yakni Undang Undang KDRT.
Temuan pelanggaran tersebut langsung beberapa orang yang terkait di jajaran kejaksaan terkena sanksi salah satunya pejabat teras Kejati Jabar yakni Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jabar dinonaktifkan dari jabatannya.
"Khusus terhadap Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung guna memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam Konferensi pers virtual, Senin 15 November 2021 malam.
Selain menonaktifkan Aspidum Kejati Jabar dalam rangka pemeriksaan, Kejagung juga memeriksa para Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini. Para JPU akan diperiksa oleh Jaks Agung Muda Bidang Pengawasan.
"Para Jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan," tutur dia.
Eben mengatakan perkara ini dinilai melanggar pedoman dalam penanganan perkara. Hal itu juga sesuai dengan proses eksaminasi khusus yang dilakukan Kejagung pagi hingga sore tadi.
Proses eksaminasi khusus dilakukan dengan mewawancarai berbagai pihak dari mulai Kejati Jabar,Kejari Karawang hingga JPU.
Hasil eksaminasi ada beberapa hal yang jadi catatan berkaitan dengan penanganan kasus itu. Salah satunya soal kepekaan dalam penuntutan.
