Network
DESKJABAR - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) berbicara hasil survei lembaga dunia The Economist Intellegince Unit (EIU) yang menyebutkan, indeks demokrasi Indonesia menurun.
Menurut JK, indeks demokrasi Indonesia yang menurun disebabkan banyak pengkritik pemerintah yang berujung dipanggil polisi. Ia mempertanyakan bagaimana caranya agar orang yang mengkritik pemerintah tidak dilaporkan ke polisi.
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?," kata JK.
Baca Juga: Roy Suryo Kritik Presiden Jokowi Jangan Pakai Istilah Ini, Karena Bisa Bingungkan Masyarakat
Baca Juga: Anak Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean Terkait Unggahan Medsos
JK mengatakan hal itu pada acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI bersamaan dengan diskusi yang digelar secara daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat 12 Februari 2021.
Menueut JK, sejatinya bukan demokrasinya yang menurun. Namun apa yang dilakukan demokrasi tersebut. JK memfokuskan pada soal pentingnya check and balance (keberimbangan) dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Namun, kata dia, banyak pertanyaan tentang bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Hal ini, tegas dia, harus menjadi upaya bersama.
Merespons pernyataan JK tersebut, mantan Politikus Demokrat Roy Suryo, melalui cuitannya seperti dikutip DeskJabar dari akun twitternya @KRMTRoySuryo2, Jumat , 12 Februari 2021, mengatakan pernyataan berupa pertanyaan JK itu menjadi hal menarik untuk diulas. Sebab, ujarnya, mantan Wapres itu mempertanyakan cara untuk mengkritik.
Baca Juga: Roy Suryo Sindir Esemka: Kini sudah Jadi Sarjana Bukan SMK Lagi, Beda Bentuk Mirip Mobil RRT
"Ini menarik mantan Wapres @Pak_JK mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik Presiden @Jokowi tanpa dipanggil polisi?," tulis Roy dalam cuitannya.
