Network
DESKJABAR - Presiden AS Joe Biden setuju untuk menjatuhkan sanksi baru bagi dalang kudeta militer di Myanmar. Biden kembali mengulangi tuntutan agar para jenderal menyerahkan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin sipil.
Joe Biden mengatakan, pemerintahannya segera memberi sanksi kepada para jenderal militer yang mengarahkan kudeta, termasuk sanksi terhadap kepentingan bisnis mereka, hingga kerabat dekat.
Washington sudah mengidentifikasi dan segera mengambil langkah untuk menutup akses sejumlah jenderal di Myanmar terhadap dana pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat sebesar US$1 miliar (Rp14 triliun).
"Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat. Kami akan membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Joe Biden di Gedung Putih, sebagaimana dikabarkan reuters, Kamis, 11 Februari 2021.
Sebagai informasi, kendati negara itu telah lama memakai nama Myanmar, pemerintah AS tetap menyebutnya sebagai Burma.
"Kami siap untuk memberlakukan tindakan tambahan. Kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam upaya penjatuhan sanksi ini," kata Joe Biden.
Baca Juga: Hari Ini Dalam Sejarah, Presiden Soeharto Meninjau Kapal Selam KRI Cakra dan Kapal Bima Samudera I
Kudeta 1 Februari 2021 dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi menjadi krisis internasional besar pertama yang dihadapi Joe Biden. Peristiwa itu sekaligus ujian atas janjinya untuk menitiberatkan kembali hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS dan bekerja lebih dekat dengan sekutunya.
"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis. Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbutnya," ucap Joe Biden.
