Network
DESKJABAR - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mencemaskan kudeta Myanmar memunculkan krisis politik di negeri tersebut dan akan menghambat penyelesaian tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.
Sebagai catatan, sejak 2017 silam ratusan ribu etnis Rohingya terusir dan telah mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, karena tindakan keras militer Myanmar. Tindakan militer Myanmar ini jelas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara brutal.
"Pada akhir 2017, saya telah melihat langsung kamp pengungsian di Cox Bazaar, perbatasan Bangladesh, yang dihuni ratusan ribu warga Rohingya,” tutur Fadli Zon dalam siaran persnya, Selasa 2 Februari 2021.
Baca Juga: Memanfaatkan Air Bekas Memasak Pasta untuk Pembuatan Saus Pasta Bercita Rasa
“Mereka adalah korban yang selamat dari penyiksaan dan penindasan militer Myanmar. Bahkan, saya telah bertemu langsung di Jenewa dengan Mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan yang menginisiasi investigasi melalui Annan Report. Annan sangat prihatin atas dominasi militer dalam formasi pemerintahan sipil Myanmar," ungkap Fadli.
Fadli melanjutkan, di era kepemimpinan sipil saja, masalah Rohingya tak bisa diselesaikan dengan baik, karena pemimpin sipilnya takut kepada militer.
Sekarang, dengan kudeta militer dan krisis politik, kasus Rohingya akan semakin diabaikan pemerintah Myanmar. Itu sebabnya pihaknya mendesak agar semua pihak yang terlibat konflik di Myanmar menahan diri.
Baca Juga: Reklame di Jalan Buahbatu dan Riau Kota Bandung Diduga Melanggar Perwal dan Perda?
Prihatin
