Network
DESKJABAR - Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada hari Selasa 2 Februari 2021 untuk membahas perkembangan dan tanggapan internasional kudeta Myanmar.
Sementara itu Peninjau Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrew, mengemukakan bahwa komunitas internasional harus bertindak dalam bahasa yang bisa dimengerti junta militer Myanmar.
"Kami tahu dari pengalaman mereka memahami bahasa sanksi ekonomi," kata Tom Andrews. "Anda tidak menggulingkan demokrasi yang masih muda. Anda tidak menyerang seluruh orang dengan kudeta militer."
Baca Juga: Wagub Jawa Barat, Perda Pesantren Membuat Keberadaan Pesantren Tidak akan Terabaikan
Sementara itu, Utusan PBB untuk Inggris, yang memegang jabatan Ketua Dewan Keamanan PBB, Barbara Woodward, mengatakan dia berharap dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk diperoleh diskusi yang konstruktif .
“Dewan akan melihat berbagai langkah, dengan gagasan untuk menghormati keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemungutan suara dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil," katanya, Selasa 2 Februari 2021 WIB.
Andrew menambahkan bahwa kudeta Myanmar yang terjadi Senin kemarin merupakan penguncian yang sangat sistematis terhadap orang-orang yang percaya pada demokrasi, yang telah memajukan hak asasi manusia.
Baca Juga: Tuan Rumah PON 2024, Ini yang Dikatakan Menpora kepada Aceh dan Sumatera Utara
“Para pemimpin pemerintahan dari Aung San Suu Kyi dan banyak rekannya dalam penggerebekan dini hari ditangkap, pemutusan komunikasi di seluruh negeri, pengurungan para pemimpin yang bisa meningkatkan oposisi di jalanan. Jadi ini benar-benar kudeta. Mereka telah mengunci negara ini, "kata pelapor khusus PBB itu.
