Network
DESKJABAR – Pemimpin kudeta Myanmar Min Aung Hlaing pada pertemuan pertama pemerintahan barunya pada Selasa 3 Februari 2021 mengatakan, bahwa pengambilalihan kekuasaan di Myanmar oleh tentara tidak dapat dihindari.
Kudeta terhadap pemerintahan sipil Myanmar itu dilakukan oleh pihak militer setelah protes atas dugaan kecurangan pemilu tahun lalu yang kasusnya telah dibubarkan oleh komisi pemilihan Myanmar.
Tentara Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, mengambil alih kekuasaan pada Senin 1 Februari 2021 dan menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Usai Kudeta di Myanmar, MER-C soroti nasib RS Indonesia di Rakhine
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Kini 400 Anggota Parlemen Menjalani Tahanan Rumah
Baca Juga: Kudeta Myanmar, Fadli Zon Cemaskan Penyelesaian Rohingya Kian Terabaikan
"Meskipun Tatmadaw sudah berulang kali telah meminta, jalur (kudeta) ini tak terelakkan untuk dipilih untuk negara. Sampai pemerintahan berikutnya dibentuk setelah pemilihan umum yang akan datang, kami perlu mengarahkan negara," kata Min Aung Hlaing seperti dilansir Antara dikutip Reuters.
"Selama keadaan darurat, pemilihan umum dan penanggulangan Covid-19 masih ditetapkan sebagai prioritas," ujarnya.
Keberadaan Aung San Suu Kyi, pascapenangkapan dalam kudeta yang dilakukan militer pada Senin (1/2), masih belum diketahui. Keberadaan dan kondisi pemimpin terpilih Myanmar itu belum dipublikasikan sejak dia ditahan di Ibu Kota Naypyidaw oleh militer.***
