DESKJABAR-Kasus bantuan covid-19 yang menyeret nama Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tamparan keras bagi PDI Perjuangan (PDIP). Pasalnya Mensos tersebut adalah kader PDIP kawakan.

Terlebih yang dikorupsi adalah dana bantuan covid-19, untuk rakyat yang sedang sengsara akibat bencana nasional pandemik covid-19. Tentu saja tamparan ini sangat keras dan tidak pekanya kader PDIP yang ditempatkan menjadi Mensos.

Menteri Sosial Juliari Batubara sah menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan covid-19, Minggu 6 Desember 2020. Kader dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut diduga terima suap Rp17 miliar.

Baca Juga: Cukup Fantastis! Kekayaan Menteri Sosial Juliari Batubara Setara Dengan 236 Unit Mobil Toyota Avanza

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menghormati proses hukum yang yang saat ini sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," ungkap Hasto dalam keterangannya, Minggu 6 Desember 2020 seperti dikutif DeskJabar dari Galamedia News.

Hasto menuturkan pihaknya terus mengingatkan kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi, melakukan aksi korupsi.

Baca Juga: Kronologi Uang Haram Belasan Miliar yang Membuat Menteri Sosial Juliari Jadi Tersangka

Komentar Hasto tersebut langsung dilontarkannya menanggapi kader PDIP yang tersandung korupsi bantuan covid-19. Memang tidak biasanya Hasto langsung berkomentar mengingat kasus ini dinilainya besar karena melibatkan Mensos yang merupakan kadernya.