DESKJABAR – Rencana pemerintah yang akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada rabu, 13 Januari 2021 berpeluang bisa terwujud, setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Vaksin Sinovac halal dan suci.
Meski demikian program vaksinasi Covid-19 baru bisa berjalan setelah ada izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kepastian halal dan suci vaksin Sinovac, setelah MUI menggelar rapat pleno terkait hasil audit vaksin ini di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021.
Baca Juga: Menteri Luhut Minta Dikurangi Pembangunan Hotel di Destinasi Wisata
"Menyepakati bahwa Vaksin Sinovac hukumnya halal dan suci, ini aspek kehalalannya," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Ni'am Sholeh.
Mengutip dari PMJ News, meski demikian, menurut Asrorun, fatwa ini masih menunggu hasil terkait keamanan dari BPOM. Fatwa utuh baru dikeluarkan setelah BPOM mengeluarkan hasil pengecekannya.
"Tetapi mengenai kebolehan penggunaannya sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan BPOM, dengan demikian fatwa MUI terkait dengan produk ini akan menunggu hasil final dari BPOM, fatwa utuh akan disampaikan setelah hasil BPOM," papar Asrorun.
Baca Juga: Masyarakat Kabupaten Bandung Dihimbau Siaga Ancaman Banjir , Sabtu Besok
Seperti diketahui, pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada pekan kedua Januari 2021. Bahkan, Menko Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan vaksinasi Covid-19 akan dimulai 13 Januari 2021.
Pada tahap pertama, vaksinasi Covid-19 diberikan kepada 1,3 juta petugas kesehatan dengan rentang penyuntikan Januari-April 2021.
Guna melaksanakan program vaksinasi Covid-19 yang rencananya akan dimulai 13 Januari 2021, Indonesia sudah memesan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19.
Baca Juga: Calon Kapolri : Mahfud MD Telah Serahkan Nama Namanya ke Presiden, Yang Jelas Bukan Bintang 2
Adapun rinciannya adalah 3 juta dosis Vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, ditambah 122,5 juta dosis lagi dari Sinovac. Kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAX/Gavi 54 juta dosis, dari AstraZeneca 50 juta dosis, dan dari Pfizer sejumlah 50 juta dosis vaksin.
Hal itu terungkap dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi, Rabu, 6 Januari 2021.
“Artinya, jumlah totalnya yang sudah firm order itu 329,5 juta, hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan,” ujar Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Muhammad Rizqan Akbar, Usaha Kuliner Harus Berinovasi agar Bisa Bertahan di Masa Pandemi
Lebih lanjut diungkapkan Kepala Negara, pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada pekan depan. Terkait hal tersebut juga telah dilakukan distribusi vaksin ke daerah-daerah sejak beberapa hari yang lalu.
“Itu baru tahapan pertama. Target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5,8 juta vaksin harus masuk ke daerah. Bulan Februari itu 10,450 juta vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah,” paparnya.
“Kemudian bulan Maret 13,3 juta vaksin juga harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah,” papar Presiden Joko Widodo menambahkan.
Baca Juga: Pengadilan Menangkan The Luxton Hotel Bandung Terkait Gugatan WNA Inggris Soal Dugaan Kutu di Kamar
Untuk itu, Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk melakukan pengecekan dan mengontrol persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut.***