Network
DESKJABAR - Program makan siang gratis yang menjadi program prioritas pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka selama kampanye Pilpres 2024, sudah mulai dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 26 Februari 2024.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa hal itu semacam 'amplop anggaran' yang mesti diantisipasi dan dibaca detailnya.
"Itu kan namanya envelope, amplop. Amplop anggaran kan harus dibaca detailnya lagi. Dalamnya, isinya, apa itu," tutur Airlangga Hartarto.
Ia juga menyatakan, Golkar sebagai salah satu partai pengusung Prabowo - Gibran mengajak semua pihak menunggu keputusan KPU RI atas hasil resmi penghitungan suara Pilpres 2024.
Sehari sebelumnya, Senin, 26 Februari 2024, Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis.
"Per anak kira-kira Rp15 ribu," kata Menko Airlangga seperti dilansir Antara.
Menurut dia, rencananya, besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia.
Namun, ia belum bersedia mengungkap secara spesifik wilayah mana yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.
Rincian dari program makan siang dan susu gratis masih didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin.
Sebagai informasi, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Perancangan APBN 2025 menjadi kegiatan terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Diberitakan sebelumnya, program makan siang dan susu gratis merupakan usulan dari paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo - Gibran.
Dalam dokumen visi-misinya, paslon nomor urut 2 tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Baca Juga: Harga Beras Mahal, Indonesia Alami Deagrarianisasi, BRIN: Ancaman Krisis Pangan Kian Nyata
Selain itu, bantuan gizi akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program makan siang gratis dan bantuan gizi tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Defisit APBN 2025 di rentang 2,45-2,8 persen
Seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berada dalam rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP).
"Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP," tutur Sri Mulyani.
Ia mengharapkan, defisit yang ditetapkan dalam sidang yang membahas soal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 itu, dapat mewadahi komunikasi antara pemerintah sekarang dan pemerintah selanjutnya.
Menkeu juga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti dan gejolak karena faktor geopolitik.
Postur APBN 2025 yang disusun oleh Pemerintah ini, kata Sri Mulyani melanjutkan, masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah.
Ia juga menjelaskan bahwa rincian RKP 2025 berikut pagu indikatif terhadap program prioritas akan dibahas sambil menunggu penetapan hasil Pemilu 2024 yang resmi dari KPU pada Maret 2024.
"Di bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi Pemilu 2024," ucap Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, pagu indikatif program prioritas masih harus dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian/lembaga untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan dan akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya.
"Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen yang ada," kata Menkeu Sri Mulyani.***
