Network
DESKJABAR - Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menilai pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait 'pemilu bukan alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan' sebagai sesuatu yang relevan. Hal itu disebabkan kondisi demokrasi Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan sekarang ini.
"Saya kira pernyataan itu relevan sekali, karena kalau kita cek misalnya sejak periode kedua Pak Jokowi sebenarnya sudah ada warning dari banyak tokoh dan tempat," tegas Halili di Jakarta, Kamis 11 Januari 2024.
Halili mengutip beberapa lembaga internasional yang menyebut demokrasi Indonesia mengalami kecacatan, kemunduran (regresi), bahkan putar balik ke arah otoritarianisme.
Baca Juga: Bunga Pinjol Diturunkan Mulai Tahun 2024, Apa Dampaknya? Ini Komentar Dari AFPI
"Yang serius, kita mengalami putar balik atau mengarah ke otoritarianisme. Itu banyak studi yang memberikan penilaian kualitas demokrasi kita," ujarnya.
Pernyataan Megawati dinilai sebagai panggilan bangun (wake-up call) atas kondisi demokrasi saat ini ketika kualitas kebebasan sipil berada pada level terendah.
"Karena dia me-recall. Di sisi lain, dia mengajak agar kita semua memberikan perhatian pada situasi demokrasi kita. Jadi dia bukan saja alarm, tapi semacam wake-up call," ungkapnya.
Jaga jarak
Sementara itu, Pengamat Politik Dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana mengatakan, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang penyalahgunaan kekuasaan, relevan dengan kondisi politik sekarang ini.
