Network
DESKJABAR- Kasus DAMRI Kota Bandung kini sudah melangkah ke babak baru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menetapkan dua orang pegawai-manajer Perum DAMRI Cabang Bandung sebagai tersangka.
Dalam kasus DAMRI Bandung tersebut keduanya diduga melakukan penggelapan dana pendapatan perusahaan selama dua tahun.
Dua pegawai DAMRI yang jadi tersangka itu berinisial SS dan AS. SS merupakan pegawai pada Perum DAMRI cabang Bandung sedangkan AS merupakan manajer keuangan Perum DAMRI cabang Bandung.
Baca Juga: Cacar Monyet Sebanyak 92 Kasus Terkonfirmasi dari 12 Negara di Dunia, Apa Kata WHO?
"Saudara SS merupakan koordinator penerima uang pendapatan perusahaan (UPP) pada Perum DAMRI cabang Bandung dan saudara AS selaku manajer keuangan pada Perum DAMRI cabang Bandung," ucap Kepala Kejari Bandung Rachmad Vidianto di kantor Kejari Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Senin 23 Mei 2022.
Dalam aksinya, kedua pegawai tersebut melakukan penggelapan dana perusahaan. Di mana modusnya kedua tersangka tidak menyetorkan dana UPP ke perusahaan.
"Tidak menyetorkan atau menggelapkan uang pendapatan perusahaan DAMRI Cabang Bandung dalam kurun waktu tahun 2016-2018," kata dia.
Dalam aksinya, SS berperan selaku koordinator penerima UPP. Adapun SS menerima setoran dari kondektur Bus kota untuk di 7 lajur yakni Ledeng-Leuwipanjang, Dago-Leuwipanjang, Tanjungsari-Kebon Kalapa dan Alun-alun-Ciburuy dengan tarif Rp 5.000 per penumpang.
Kemudian lajur Elang-Jatinangor dan Dipatiukur-Jatinangor dengan tarif Rp 8.000 per penumpang. Kemudian lajur Kota Baru Parahyangan-Alun-alun Bandung dengan tarif Rp 10 ribu per penumpang.
Sementara As berperan menutupi UPP yang tidak disetorkan tersebut agar terlihat balance antara kredit dan debit.
Dia melakukan dengan cara membuat catatan pengeluaran fiktif pada pos pengeluaran pembukuan dengan total nominal sebesar Rp 330 juta lebih.
Baca Juga: PLN Lakukan Gebrakan Ini Biar Investor Betah dan Datang ke Kawasan Industri Karawang
Selain itu, terdakwa Atep Sutendi juga melakukan catatan pengeluaran fiktif pada pencatatan piutang usaha dan bisnis angkutan haji sebesar Rp 600 juta.
Jaksa telah melakukan penghitungan kerugian negara. Berdasarkan penghitungan tersebut, total kerugian negara mencapai Rp 814.368.299.
"Untuk pasal yang digunakan Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor)," kata dia.***
