Network
DESKJABAR- Kejari Muara Enim dengan pemerintah daerah Muara enim melakukan nota kesepahaman tentang penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Balai Agung serasan Sekundang Muara Enim 27 April 2022.
Selain itu dalam kesempatan tersebut Pengenalan E-Pendampingan Datun Kejaksaan Negeri Muara Enim (SIE DAYANG RINDU - Sistem Elektronik Pendampingan dan Pelayanan Hukum yang Ringkas dan Terpadu kepada OPD dan PPK Kabupaten Muara Enim.
Dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Irfan Wibowo menyampaikan beberapa poin terkait Optimalisasi Pendampingan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Muara Enim.
Pendampingan dilakukan melalui Aplikasi Berbasis Teknologi dan Informasi Terhadap Pembangunan di Kabupaten Muara Enim, sebagai wujud nyata membangun tata kelola yang bersifat pencegahan, beberapa di antaranya :
- Adanya penindakan tegas dari KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat daerah di kabupaten muara enim pada tahun 2020 hingga 2021 dan ditambah adanya beberapa penindakan oleh pihak kejari muara enim terhadap dinas PUPR berdampak luas terhadap pembangunan di kabupaten muara enim
- Sebagaimana diamanatkan oleh bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam penanganan perkara tipikor yang awalnya represif menjadi preventif, karena penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani dan pelaku yang dihukum namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.
- Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya penguatan bidang datun sebagai salah satu upaya preventif / pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dapat berdampak positif untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang tentu akan berdampak pula terhadap pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
Baca Juga: DI TENGAH Konflik Rusia Ukraina, Zelensky Diundang Jokowi ke Bali, Putin Masih Pikir Pikir
