Network
"Masih tarik menarik ya soal tiping fee ini, misal antara Pemkot Bandung dengan Pemprov Jabar, Pemkot meminta agar dana tiping fee bisa disesuaikan, usulan pemprov yakni 70% Pemkot dan 30% Pemprov, tampaknya cuku memberatkan Pemkot Bandung, jika dengan skema 70% persen, Pemkot Bandung setidaknya harus menganggarkan Rp. 300 Milliar per tahun nya," jelas Haru yang juga pernah menjadi Anggota DPRD Kota Bandung ini.
Haru meminta, perihal tiping fee ini harus duduk bersama dan dicarikan win win solution.
"Harus duduk bersama, dan diputuskan skema pembagian tiping fee. Kalau memang pemprov tidak sanggup lebih dari 30%, Pemprov dapat mengupayakan usulan bantuan pemerintah pusat, dengan skema 30 Pemkot, 30 Pemprov dan 40 Pemerintah pusat," paparnya.
Baca Juga: RSUD Pandega Pangandaran, Terus Benahi Sarana dan Prasarana Peralatan Kesehatan
Haru menambahkan, perihal sampah ini ada lima aspek penting yang harus diselesaikan.
"Yang pertama itu masalah regulasi , harus ditinjau, agar setiap regulasi sinergi antara kewenangan yg mengatur Pemerintah Pemprov dan Pemda kota/kabupaten sehingga masalah sampah selesai dengan kewenangan masing-masing," jelasnya.
Yang kedua, yakni institusi kelembagaan, perlu diatur lembaga apa yg secara teknis akan mengelola sampah.
"Itu yang harus disiapkan oleh Pemprov," terangnya.
Lalu yang ketiga Anggaran, harus disiapkan anggaran yg memadai dalam pengelolaan sampah ini. Apakah skemanya melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Jabar dan pemerintah Kota dan Kabupaten.
Baca Juga: BOGOR: Tawuran Pelajar Terjadi Meski Sekolah Daring, 9 Pelajar Diamankan
