Network
Kekeliruan oleh KLHK gadungan ini juga sebelumnya didapat temuan oleh Forum Penyelamatan Hutan Jawa (FPHJ) dari hasil investigasinya pada 2-3 Februari 2023 ke lokasi Hutan Perhutani di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.
Didapat temuan bahwa sudah ratusan hutan di Pulau Jawa ditebang secara serampangan.
Baca Juga: Pertanian Padi Tumpangsari pada Kehutanan Perhutani di Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB)
Sementara itu Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Eka Santosa menyatakan dukungannya atas sikap tegas DPR RI yang menolak pengalihfungsian hutan seluas 1,1 juta hektar itu atau KHDPK.
Eka mengatakan, keputusan itu dapat dipatuhi oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti diketahui bahwa kedudukan DPR RI, kata Eka, sejajar dengan Presiden.
Sementara, satu sisi Menteri itu pembantu Presiden, jadi sudah seharusnya apa yang menjadi keputusan Komisi IV DPR RI yang menolak KHDPK dihormati.
"Saya sebagai perwakilan para rimbawan, sekar perhutani, para olot masyarakat adat, lalu para pemerhati lingkungan yang tergabung dalam FPHJ menyampaikan ucapan terimakasih dan menyampaikan rasa hormat atas kepekaan dan sikap tegas terkhusus kepada Ketua Komisi IV DPR RI kader PDI Perjuangan," ungkap Eka Santosa di Bandung, Rabu,15 Februari 2023.
Selain Ketua Komisi IV DPR RI, kata Eka, ada sejumlah pihak yang berjasa terhadap keluarnya keputusan Komisi IV DPR RI tersebut, antara lain Komisi IV dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro dan anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya Dedi Mulyadi.
Hutan rusak
Sebelumnya, di hari pertama di Jateng FPHJ menemukan fakta akibat penerapan KHDPK ratusan hektar hutan jati di KPH Pemalang, Desa Tamansari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ditebang secara serampangan.
