Network
"Kebijakan One Gate Policy atau satu pintu pemberangkatan jemaah umrah dari asrama haji juga akan disesuaikan," ucap Hilman.
Menurut Hilman, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes. Sebab, kedua lembaga ini yang berwenang dalam teknis pengaturan kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19.
Baca Juga: HOT NEWS KASUS SUBANG: Wahyu Kepala Sekolah Yayasan yang Menghilang AKHIRNYA DITEMUKAN
Baca Juga: HOT NEWS TERKINI KASUS SUBANG: 5 Pejabat Polres Subang DIGANTI, Pembunuh Tuti dan Amel Segera Terungkap
Koordinasi ini diperlukan mengingat ada sejumlah ketentuan yang memang harus dikompromikan dengan lembaga yang berwenang.
Hilman mencontohkan, sudah tidak dipersyaratkan lagi karantina dan cek PCR saat masuk ke Arab Saudi. Menurutnya, ini harus direspon secara mutual recognition.
“Jadi, jangan sampai di sananya tidak perlu karantina di kita masih dipaksa karantina. Atau jangan sampai di sana tidak dibutuhkan PCR, di kita harus PCR untuk berangkatnya, dan lain-lain," tutur Hilman.
Menurut Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief, Kemenag lebih pada mempersiapkan penyelenggaraan kebijakan terkait Covid-19.
“Posisi Kemenag lebih pada mempersiapkan penyelenggaraan kebijakan terkait pencegahan Covid-19, termasuk jika nantinya Indonesia juga harus mencabut kebijakan one gate policy sebagaimana yang selama ini sudah berjalan,” tutur Hilman.***
