Network
DESKJABAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari rekanan pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Uang suap yang terkait dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 sebesar Rp 17 miliar tersebut, jika direalisasikan dalam bentuk bantuan sosial itu sama dengan jatah bantuan untuk hampir lebih dari 28 ribu kepala keluarga.
Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang terpukul akibat pandemi Covid-19, bantuan sosial sebesar apapun akan sangat membantu untuk menekan kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama kalangan masyarakat bawah.
Baca Juga: Dominic Calvert-Lewin Top Skor Sementara Liga Inggris, Setelah Mencetak 11 Gol
Mengutip dari laman resmi Kementerian Sosial, untuk menghadapi dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19, Kementerian Sosial membuat sejumlah program jaring pengaman.
Program tersebut adalah bantuan sosial reguler Kementerian Sosial, yang terdiri dari program keluarga harapan dan program bantuan sembako. Kemudian bantuan sosial penugasan Presiden yang terdiri dari program bantuan sembako bagi warga DKI Jakarta dan bantuan semabko warga Bodetabek masing-masing sebesar Rp 600.000/keluarga/bulan.
Kemudian ada program bantuan sosial tunai untuk luar Jabodetabek, yang besarannya Rp 600.000/keluarga/bulan. Selanjutnya adalah program bantuan tanggap darurat Kemensos.
Baca Juga: Jeff Bezos Berjanji, Blue Origin akan Membawa Perempuan Pertama ke Bulan
Jika uang yang terlibat dalam dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara mencapai sekitar Rp 17 miliar, jika diakumulasikan untuk bantuan sembako yang besarannya Rp 600.000 per keluarga, maka jumlah uang sebesar Rp 17 miliar itu akan cukup dibagikan kepada 28.330 keluarga yang membutuhkannya.
