Network
DESKJABAR - Pascapelaksanaan Pemilu 2024 yang baru saja digelar pada 14 Februari 2024 lalu, kini muncul sejumlah pihak yang bermaksud mengajukan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres pada Pemilu 2024.
Menyoroti adanya usulan hak angket DPR yang hanya menyasar dugaan kecurangan Pilpres itu, mendapat sorotan tajam dari pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) Ali Armunanto dan pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.
Menurut Ali Armunanto, potensi kecurangan terbesar pada Pemilu 2024 sebenarnya justru terjadi di Pileg bukan di Pilpres. Karena itu, usulan hak angket DPR sebaiknya tidak hanya Pilpres tetapi juga Pileg.
"Kalau yang diwacanakan kecurangan Pemilu 2024, tentu harus menyasar semuanya, baik pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan juga Pilpres," kata Ali Armunanto, dikutip dari Hai Bandung.com, Selasa 27 Februari 2024.
Baca Juga: Ridwan Kamil OTW Jakarta Ikuti Saran Maci Sang Ibunda, Positif Akan Tinggalkan Jabar?
Baca Juga: Difoto Bersama Presiden Jokowi, Gadis ABG Ini Bergaya Gokil: Anak Muda Banget Bro..!
Dia menegaskan, pengajuan hak angket DPR yang hanya difokuskan lepada Pilpres akan menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, kecurangan sangat besar pada Pemilu 2024 justrus terjadi di Pileg.
"Tentu kalau dilakukan secara parsial hanya Pilpres, ini kan menimbulkan pertanyaan, ada apa? Kenapa Pilegnya juga tidak ditanyakan? Toh kecurangan-kecurangan Pemilu 2024 yang luar biasa justru terjadi di Pileg," katanya.
Ali Armunanto mencontohkan kecurangan yang banyak terjadi pada Pileg adalah politik uang. Sebab itu kata dia, jika DPR hanya mempersoalkan hasil Pilpres saja akan terkesan politis.
"Misalnya money politik itu yang terjadi secara vulgar itu di Pileg, terutama di DPRD. Tentu ini harus diusut juga. Jangan hanya Pilpres saja. Pilpres kesannya dijadikan komoditas politis terlalu kelihatan," katanya.
