Network
Dia juga mengatakan, isu hak angket DPR ini rentan dijadikan alat untuk tawar menawar kekuasaan. Apalagi terindikasi ada sejumlah parpol yang diduga terkait dengan isu kecurangan Pemilu 2024.
Supaya adil, tegas Ali Armunanto, hak angket DPR juga harus ditujukan untuk Pilpres dan Pileg. Ini penting supaya hak angket tidak dicurigai sebagai strategi untuk dijadikan alat tawar dalam bargaining politik pasca Pemilu 2024.
"Jadi mestinya kalau mau dilakukan ya harus adil, tapi memang ya saya mencurigai ini hanya sebagai strategi untuk dijadikan sebagai alat tawar dalam bargaining politik pasca Pemilu 2024," pungkasnya.
Baca Juga: Keluarga Berduka Karena Anaknya Tewas Tenggelam, Tim SAR Sibuk Mencari, Eh Gak Tahunya...
Bisa Picu Kerusuhan
Di tempat terpisah, dirangkum dari sejumlah media online nasional, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi juga menilai, hak angket sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR mengenai ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pemilu, tidak tepat jika ditujukan hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres tanpa menyertakan Pileg.
Bilamana hak angket dilakukan secara parsial, Pilpres saja misalnya, maka motifnya patut dipertanyakan. Pasalnya jelas dia, keduanya (Pilpres dan Pileg) sepaket dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya.
Haidar Alwi juga mengatakan, hak angket kecurangan pemilu dapat memicu kerusuhan besar jika mengabaikan kerangka representasi rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 Ayat 2 Undang Undang MD3.
Menurut dia, hak angket hanya merepresentasikan sebagian kecil rakyat yang ada pada posisi kontra hasil pemilu saja. Ia mengkhawatirkan akan timbul gelombang keributan yang lebih besar dari kalangan rakyat yang pro terhadap hasil pemilu.
Baca Juga: AHY Menggebrak, Akan Libas Mafia Tanah di Indonesia Demi Bela Rakyat Kecil
"Jangan sampai rakyat dikorbankan demi hasrat elite politik yang haus kekuasaan," kata Haidar Alwi, Selasa, 27 Februari 2024
