Network
DESKJABAR - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah meminta penyelenggara Pemilu untuk mendata pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri secara benar dan akurat, sebab ada potensi ratusan ribu PMI di luar negeri akan kehilangan suara.
Ayub Basalamah kepada media di Jakarta, Senin 15 Januari 2024 mengemukakan, dirinya mendapat laporan dari jaringan pemerhati PMI di luar negeri akan dugaan pendataan calon pemilih dari unsur PMI dilakukan secara tidak benar.
"Data PMI yang dimasukan adalah data lama hingga tak akurat", tutur Ayub Basalamah sambil memperlihatkan berita mèdia nasional terkemuka yang memberitakan viralnya ratusan ribu PMI di Malaysia terancam kehilangan hak konstitusinya karena tidak validnya data yang dicatat oleh Panitia Pemilu di luar Negeri.
Baca Juga: Puasa di Bulan Rajab, Kata Ustadz Oemar Mita Pahalanya Berlipat Ganda
Dari unggahan itu dilaporkan terkesan PMI dipersulit mencatat dirinya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur. Kepada PMI, panitia siapa kandidat Yang akan dipilih.
Akan kejangalan data pemilih di Malaysia itu, Aliansi Mahasiwa Peduli Pemilu pada 11 Januari 2023 lalu melakukan demo ke Bawaslu di Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang kesulitan mendaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Malaysia.
Sejumlah pria memegang banner bertuliskan "138.000 DPT Bermasalah di Malaysia".
Adapun tuntutan Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu adalah agar Bawaslu mencabut Panwaslu di Malaysia, lalu mengawasi DPT di Malaysia, dan mengusut dugaan ribuan DPT fiktif serta penggelembungan suara di Malaysia.
Ayub Basalamah minta semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, termasuk Presiden untuk memerintahkan dilakukan perbaikan pendataan calon pemilih khususnya PMI di semua negara di luar negeri. Agar hak konstitusional PMI dijamin dan mereka bebas memilih kandidat yang mereka anggap terbaik.
