Network
Sebelumnya, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan Purwantono mengemukakan, salah satu bentuk relaksasi dari implementasi UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74 terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak 2 tahun, Kemendagri telah meminta pemerintah daerah untuk menghapus bea balik nama dan pajak progresif.
Menurut Rivan, kebijakan penghapusan pajak progresif dan bea balik nama kendaraan tersebut, diharapkan akan memacu masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. ***
