Network
Selain itu, pemerintah juga harus merubah sistem gaji kepala daerah yang saat ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan biaya politik dan juga tanggung jawab sebagi kepala daerah.
"Kalau Indonesia mau maju harus ada pembenahan dalam sistem politik, terutama negara harus berani membiayai partai politik itu sendiri," kata HN Suryana.
Baca Juga: WASPADA! Ada 4 Azab Dunia PEDIH Akibat Perbuatan DOSA ZINA, Kata Ustadz Khalid Basalamah
Dengan sistem yang ada saat ini, peluang pejabat publik dan juga politisi yang duduk di parlemen untuk melakukan tindakan korupsi sangat tinggi.
Karena kader partai baik yang di eksekutif atau pun di legislatif harus mencari dana untuk membiayai kembali hajat politik di tahun berikutnya.
"Mau tidak mau negara harus membiayai partai politik kalau mau meminimalisir tindak korupsi di Indonesia ini," kata HN Suryana
Kata HN Suryana, bisa dihitung berapa kerugian negara yang telah dikorupsi oleh para kepala daerah tersebut.
Dan jika anggaran tersebut digunakan untuk membiayai partai politik setidaknya akan lebih efektif dalam membangun sistem politik di Indonesia, sehingga lebih baik lagi.***
