Network
DESKJABAR - Banyak kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tindakan korupsi.
Sejak sistem pemilu kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, maka tingkat korupsi yang dilakukan kepala daerah sangat tinggi.
KPK sudah menangkap 300 kepala daerah yang melakukan tindakan korupsi baik tingkat Kabupaten atau pun Provinsi.
Praktisi hukum yang juga Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Dr, HN Suryana SH MH mengatakan, ada sistem yang salah dalam politik di Indonesia.
Baca Juga: Omicron Berakhir Kemudian Muncul Dukhan, Benarkah?, Ini Penjelasan Ustadz Dhanu
Sehingga tingkat korupsi di lingkungan kepala daerah sangat tinggi. Sesuai dengan data, ada 300 kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi.
"Artinya ini menandakan sistem yang terjadi di negara ini ada yang salah dan harus diperbaiki agar kasus korupsi bisa diminimalisir," kata HN Suryana baru baru ini.
Dijelaskan HN Suryana, penyebab utama kenapa para kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi, karena biaya politik di negeri ini sangat tinggi.
Partai politik, belum mampu membiayai sendiri berbagai kebutuhan politik, sehingga membebankan kepada kader partai biak di eksekutif maupun di legislatif.
Baca Juga: KONFLIK RUSIA UKRAINA, Inilah Pemenang Perang Dunia 3 Menurut Al Quran, Kata Syekh Imran Hosein
Menurut HN Suryana, ketika hajat politik digelar, maka biaya politik ditanggung oleh kader yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Sedangkan biaya politik untuk menjadi kepala daerah sangat tinggi. Sementara gaji kepala daerah sangat kecil.
"Jadi tidak sebanding antara pendapat sebagai kepala daerah dengan biaya politik yang dikeluarkan. Sehingga muncul tindakan korupsi," kata HN Suryana.
Untuk itu kata HN Suryana harus ada pembenahan dalam sistem tata negara terutama yang menyangkut partai politik.
Harusnya, negara membiayai partai politik melalui APBN. Sehingga partai politik bisa fokus dalam membangun kader partai yang berkualitas.
Baca Juga: Langsung Kaya Raya, 'Rezeki datang Sendiri Tak Perlu Dicari, Begini Caranya,' Kata Syekh Ali Jaber
Ketika partai politik dibiayai oleh negara, maka pejabat publik dari partai politik tidak lagi pusing dengan biaya politik yang sangat besar.
"Kalau partai politik dibiayai oleh negara, maka partai politik bisa lebih fokus membentuk kader yang berkualitas. Kader partai juga tidak dipusingkan dengan mencari biaya politik," katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus merubah sistem gaji kepala daerah yang saat ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan biaya politik dan juga tanggung jawab sebagi kepala daerah.
"Kalau Indonesia mau maju harus ada pembenahan dalam sistem politik, terutama negara harus berani membiayai partai politik itu sendiri," kata HN Suryana.
Baca Juga: WASPADA! Ada 4 Azab Dunia PEDIH Akibat Perbuatan DOSA ZINA, Kata Ustadz Khalid Basalamah
Dengan sistem yang ada saat ini, peluang pejabat publik dan juga politisi yang duduk di parlemen untuk melakukan tindakan korupsi sangat tinggi.
Karena kader partai baik yang di eksekutif atau pun di legislatif harus mencari dana untuk membiayai kembali hajat politik di tahun berikutnya.
"Mau tidak mau negara harus membiayai partai politik kalau mau meminimalisir tindak korupsi di Indonesia ini," kata HN Suryana
Kata HN Suryana, bisa dihitung berapa kerugian negara yang telah dikorupsi oleh para kepala daerah tersebut.
Dan jika anggaran tersebut digunakan untuk membiayai partai politik setidaknya akan lebih efektif dalam membangun sistem politik di Indonesia, sehingga lebih baik lagi.***
