Network
Partai politik, belum mampu membiayai sendiri berbagai kebutuhan politik, sehingga membebankan kepada kader partai biak di eksekutif maupun di legislatif.
Baca Juga: KONFLIK RUSIA UKRAINA, Inilah Pemenang Perang Dunia 3 Menurut Al Quran, Kata Syekh Imran Hosein
Menurut HN Suryana, ketika hajat politik digelar, maka biaya politik ditanggung oleh kader yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Sedangkan biaya politik untuk menjadi kepala daerah sangat tinggi. Sementara gaji kepala daerah sangat kecil.
"Jadi tidak sebanding antara pendapat sebagai kepala daerah dengan biaya politik yang dikeluarkan. Sehingga muncul tindakan korupsi," kata HN Suryana.
Untuk itu kata HN Suryana harus ada pembenahan dalam sistem tata negara terutama yang menyangkut partai politik.
Harusnya, negara membiayai partai politik melalui APBN. Sehingga partai politik bisa fokus dalam membangun kader partai yang berkualitas.
Baca Juga: Langsung Kaya Raya, 'Rezeki datang Sendiri Tak Perlu Dicari, Begini Caranya,' Kata Syekh Ali Jaber
Ketika partai politik dibiayai oleh negara, maka pejabat publik dari partai politik tidak lagi pusing dengan biaya politik yang sangat besar.
"Kalau partai politik dibiayai oleh negara, maka partai politik bisa lebih fokus membentuk kader yang berkualitas. Kader partai juga tidak dipusingkan dengan mencari biaya politik," katanya.
