Network
Menurutnya, Kemenag dalam waktu dekat akan membahas edaran tersebut dengan Kemenkes, Kemenlu, Satgas Pencegahan Covid-19, Kemenhub, dan juga asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Kesepahaman para pihak penting, agar bisa dirumuskan langkah yang efektif, solutif, realistis dan kontekstual,” imbuhnya.
Selain membahas edaran Saudi, rapat bersama para pihak juga akan membahas sejumlah hal, antara lain: menyusun skema vaksinasi plus booster, serta skema pemeriksaan PCR jamaah umrah. Ini sebagai antisipasi agar tidak terjadi ada jamaah negatif Covid saat PCR di Indonesia, lalu positif saat PCR di Saudi.
Baca Juga: Tidak Bermaksud Provokasi, Diky Chandra Sindir Ketidakadilan Hukum di Masa PPKM
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Farid Aljawi membenarkan bahwa pihaknya merilis surat edaran terkait regulasi pelayanan umrah 1443H.
Surat edaran tersebut berisikan regulasi mengenai umrah yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
“Surat edaran bernomor 538/DPP-AMPHURI/VII/2021 yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan anggota AMPHURI itu merupakan bentuk sosialisasi atas surat yang kami terima dari Wakil Menteri Urusan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Dr Abdul Aziz bin Abdul Rahim Wazan, dengan Nomor 421214038 tertanggal 15 Dzulhijjah 1442 H tentang Regulasi dan Mekanisme Pelaksanaan Umrah Musim 1443 H,” kata Farid dalam keterangan resminya di Jakarta.
Baca Juga: Sidang Walikota Cimahi non aktif Ajay M. Priatna Terbaru, Jaksa KPK Ancam Saksi Yanti Jadi Tersangka
Farid mengatakan, otoritas Saudi melalui surat edaran tersebut menyampaikan, demi meningkatkan layanan kepada jamaah umroh dan pengunjung masjid Nabawi, di masa pandemi ini, maka Kementerian Haji dan Umrah Saudi bersama sektor swasta, telah mempersiapkan regulasi untuk seluruh layanan dengan memperhatikan protokol pengaturan, kesehatan, dan tindakan pencegahan penyebaran virus Corona.
Dalam edaran tersebut, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh syarikah dan Muassasah Umrah di Saudi juga kewajiban agen eksternal (biro travel umroh) dari luar Saudi.
