Network
DESKJABAR – Gugurnya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny saat bertugas di Beoga Kab Puncak Papua, Minggu 25 April 2021 lalu, harus dijadikan momen untuk mengadakan Opsus atau Operasi Militer menumpas gerakan sparatis di Papua.
Dengan gugurnya seorang jenderal oleh kelompok sparatis merupakan penghinaan besar terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Gerakan sparatis Papua harus ditindak tegas sampai tuntas. Demikian ditegaskan Mantan Kapolda Jabar Irjen Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan, MPKN, Rabu 28 April 2021.
Dikatakan Anton, sejak awal 2021 situasi politik dan keamanan di Papua memang makin memanas. Sebelum Brigjen Danny gugur pada aksi baku tembak dengan sparatis Papua, beberapa kali terjadi penembakan terhadapa prajurit TNI maupun Brimob Polri yang mengakibatkan beberapa orang tewas.
Baca Juga: Larangan Warga Indonesia ke Arab Saudi Belum Dicabut, Ini Cara Lain Untuk Datang ke Sana
Bulan lalu misalnya, terjadi bentrokan TNI dengan Gerakan Papua Merdeka (GPM) yang membawa korban jiwa. Kemudian terjadinya Deklarasi gerakan Sparatis GPM.
Menurut analisis Bah Anton, demikian ia dipanggil, tindakan sparatis Papua yang nota bene terjadi di wilayah Indonesia itu tidak hanya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat, tapi sudah masuk kategori menabuh genderang perang menantang NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Apalagi dengan adanya pernyataan ingin memerdekakan diri mendirikan Negara, di atas sebuah Negara yang berdaulat yang sudah diakui oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia.
“Dengan terang-terangan melawan alat negara TNI, Polri , BIN dll, hal ini secara hukum sudah jelas merupakan tindakan makar atau pemberontakan terhadap negara yang sah”, tegas Bah Anton.
Selain itu, tambah dia, dengan membunuh, mengancam dan menteror warga, bahkan aparat TNI Polri dan terakhir Kepala BIN Daerah Papua, sudah jelas bisa dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana terorisme.
“Kejadian di Papua, selalu terjadi berulang-ulang seolah tidak pernah selesai. Sama seperti halnya dulu di Poso, dimana sekarang Alhamdulillah Poso sudah relatif aman”, ujarnya.
Penembakan yang berujung pada gugurnya seorang perwira berpangkat Jendral di Papua, kata Anton bukan merupakan hal sepele. Ini merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat bangsa dan negara. Kejadian ini bisa dijadikan titik awal, dijadikan momen untuk mengadakan Opsus bahkan bila perlu operasi militer sebagaimana yang terjadi di Poso.
“Tidak ada salahnya untuk menghadapi GPM di Papua memakai pola yang sama seperti operasi di Poso yakni tindakan tegas tanpa ampun sekecil apapun setiap gerakan-gerakan sparatisme yang ingin memberontak, mendirikan negara sendiri memisahkan diri dari NKRI”, ujar Bah Anton.
Baca Juga: Polda Jabar Berhasil Ungkap Ribuan Jenis Makanan dan Minuman Tidak Layak Konsumsi di Bekasi
Melalui Opsus Gabungan TNI – Polri, jelas dia, yang dikedepankan bisa didahului dengan operasi Kamtibmas, baru bila kemudian tidak dapat diatasi, langsung adakan Operasi Militer dengan target sampai tuntas.
“Sekali lagi dengan target sampai tuntas ke akar-akarnya, karena ancaman ini sudah jelas-jelas nyata. Jika memang Negara ini serius ingin menyelamatkan Papua, sekalipun dalam kondisi Covid, menurut hemat kami hal ini harus segera dilakukan dan jangan dianggap sepele bila tidak ingin Papua jatuh ke tangan GPM dan antek-antek asing di belakangnya”, ujar Anton.
Terakhir Bah Anton menegaskan, penanganan Covid-19 memang penting, tapi keamanan Negara jauh lebih penting. “Selamat Berjuang TNI-Polri, sikat habis musuh-musuh Negara ini sampai titik darah penghabisan”, pungkasnya.***
