Network
DESKJABAR - Kasus pasar Banjaran Kabupaten Bandung Jabar terus bergulir tidak hanya adanya pelaporan ke KPK kini malah ada penolakan dari para pedagang untuk dipindahkan. Bupati Bandung Dadang Supriatna dan beberapa pihak pun mulai buka suara soal adanya muatan politis dari rangkaian itu.
Bupati Dadang Supriatna pun memaparkan soal pedagang pasar Banjaran yang sebagian ada yang menolak untuk dipindahkan ke Tempat Pedagang Berjualan Sementara (TPBS). Penolakan itu didukung oleh legislatif.
"Melihat adanya dukungan pihak legislatif berarti kasus pasar Banjaran ini sudah dibawa bawa ke ranah politis," ujar kader PKB Kabupaten Bandung Jabar, Robby Anbia Somantri kepada DeskJabar, Kamis 8 Juni 2023.
Menurut Robby memang terlihat dari awal sejak pelaporan ke KPK muncul soal kasus Pasar Banjaran ini semangaja dihembuskan disebarkan hingga nama bupati menjadi jelek.
"Itu kan baru pelaporan, setiap orang dan siapapun sudah banyak yang dilaporkan seperti itu ke aparat penegak hukum (APH) namun untuk pelaporan di Kabupaten Bandung ini menjadi sangat heboh," ujarnya.
Terlebih saat ini disaat KPK belum melangkah apapun tentang pelaporan tersebut, malah anggota dewan Kabupaten Bandung ramai ramai mewacanakan pemakzulan Bupati Bandung.
"Makanya dari awal ini ada setting sehingga unsur politisnya sangat kental. Padahal Kabupaten Bandung ini sedang konsdusif kondusifnya untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini malah diganggu oleh sesuatu yang masih jadi wacana," ujarnya.
Robby Somantri pun meminta mereka yang haus kekuasaan dan yang berniat menjungkalkan bupati sadarlah.
"Seharusnya sadar, bupati dipilih rakyat secara demokratis lalu sekarang mau dijungkalkan dengan cara yang tidak elegan dengan menyusun strategi kekuatan yang didesain dari awal," ujar kader PKB yang kini mencalonkan diri menjadi caleg untuk DPRD Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Dugaan Gratifikasi Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sudah Dibawa ke Ranah Politis, Ini Bahaya
Sementara aktivis Manggala Garuda Putih, Agus Satria pun akan melawan atas adanya upaya yang tidak elegan yang akan dilakukan lawan politik Bupati.
"Sedang dalam keadaan kondusif malah diganggu dengan isu isu yang tidak jelas, mulai dari pelaporan KPK, yang KPK nya juga belum apa apa sudah ramai diwacanakan pemakzulan, lalu kini ramai ramai ikut serta menolak pedagang pasar Banjaran dipindahkan ke tempat sementara. Ini kan sudah kelihatan," ujarnya.
Bupati Bandung Buka Suara
Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriatna pun mengaku memang kental muatan politis terhadap kasus Pasar Banjaran terlebih sekarang pedagang yang menolak didukung oleh legislatif.
Dadang sendiri melihat ke lapangan langsung para pedagang antusias dilakukan revitalisasi pasar.
Dia pun menjelaskan bahwa revitalisasi pasar Banjaran suda ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung.
"Itu kan dibuat bersama antara legislatif dan eksekutif. Kalau sekarang DPRD menolak itu tidak relevan," ujar Bupati.***
