Network
DESKJABAR- Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Majalengka Irfan Nur Alam dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) sempat mangkir, namun dikabarkan hari ini Selasa 1 November 2022, yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan penyidik.
Irfan Nur Alam ternyata anak dari Bupati Majalengka Karna Sobahi, yang dulu sempat heboh tersandung kasus penembakan pada kontraktor tahun 2019 lalu.
Penyidik Kejati Jabar memanggil Irfan Nur Alam terkait kasus dugaan korupsi pembangunan pasar Cigasong, Sindangkasih dan Cikijing.
Pada hari sebelumnya memang dipanggil untuk menghadap penyidik, namun ternyata tidak hadir, lalu pada Rabu 2 November 2022 justru hadir menghadap penyidik.
"Hari ini yang bersangkutan baru hadir, sebelumnya dipemanggilan pertama sempat mangkir," ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Sutan Harahap, saat dihubungi Rabu 2 November 2022.
Pemanggilan terhadap anak bupati Majalengka tersebut menurut Sutan, saat ini masih berstatus sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
"Kegiatan bangun guna serah Pasar Sindangkasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka," katanya.
Penyidik Kejati Jabar juga menyebutkan pemanggilan tak hanya ditujukan kepada Kabapenda Kabupaten Majalengka, terdapat beberapa orang harus diperiksa yang ada kaitannya dengan kasus gratifikasi tersebut.
Baca Juga: Jualan Sambal? Resep Sambal Cumi Kemasan Jadi Ide Menarik untuk Dijual, Praktis dan Tahan Lama
Sesuai Surat Panggilan Saksi yang diperoleh dari sumber di lingkungan kantor Kejati Jabar, tercatat nama DRN.
Surat bernomor SP-30/M.2.5/Fd.1/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Riyono memanggil DRN selaku Kuasa Direktur PT. Purna Graha Abadi ( PT PGA) yang diduga sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk pembangunan pasar Sindangkasih.
Pihak Kejati Jabar cq. penyidik Pidsus saat ini sedang memeriksa dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa gratifikasi dengan cara sistematis yang dilakukan oleh Oknum ASN/Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Gratifikasi itu diduga terkait Perjanjian Kerjasama (PKS) Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Pasar Sindangkasih Cigasong/Cikijing Kabupaten Majalengka.
Pemeriksaan dugaan kasus tersebut sudah dalam tahap penyidikan.
Baca Juga: Jualan Sambal? Resep Sambal Cumi Kemasan Jadi Ide Menarik untuk Dijual, Praktis dan Tahan Lama
Hal ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Jabar Nomor : Print-1157/M.2.5/Fd.1/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022.
Diduga dalam kegiatan tersebut telah terjadi gratifikasi dari pihak swasta kepada pejabat di kabupaten Majalengka yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Kejati Jabar berharap mereka yang dipanggil untuk memenuhi panggilan tanpa dihalangi oleh pihak tertentu.
Baca Juga: Resep Nasi Sehat Ini Ternyata Aman Disantap Penderita Diabetes, Dipaparkan oleh dr Zaidul Akbar
Penggalangan terhadap yang dipanggil untuk diperiksa bisa berakibat perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun dengan denda Rp 600 juta.***
