Network
DESKJABAR- Sejak tahun lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menggulirkan program pengadaan laptop dan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk sekolah.
Anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk memberikan bantuan laptop dan perangkat TIK ke sekolah.
Bantuan yang diberikan meliputi laptop dan perangkat TIK kepada sekolah-sekolah di penjuru daerah. Bantuan yang diberikan berupa laptop, access point, konektor, layar proyektor, speaker aktif hingga internet router.
"Namun dalam pelaksanaan banyak tidak sesuai dengan harapan," ujar Ketua Biro Investigasi DPP Manggala Garuda Putih (MGP) Agus Satria, Senin 11 Agustus 2022.
Agus menjelaskan banyak permasalahan terkait dengan pelaksaan program tersebut yang didalamnya terdapat pengadaan Chromebook.
Sebelumnya, pengadaan laptop itu menyorot perhatian publik. Pasalnya, harga satu laptop yang dianggarkan pemerintah itu mencapai Rp 10 juta per unit, padahal, spesifikasi laptop tersebut berjenis Chromebook dengan kisaran harga kurang dari Rp 5 juta.
"Selain tidak sesuai dengan spek, terjadi juga ketidak merataan jumlah unit yang dialokasikan ke tiap sekolah," tambah Agus.
Potensi maraknya pungli distribusi cromebook ke sekolah, Ketika Disdik melakukan verifikasi sekolah dalam usulan program DAK, di sini rentan terjadi pungli, hal ini pernah terjadi beberapa kota/kab yang ada di Jawa barat pengadaan pada anggaran tahun 2021," kata Agus Satria.
Publikasi terkait sekolah penerima pengadaan TIK menjadi sumber masalah, karena Disdik kabupaten dan kota maupun kemenristek tidak transparan dalam melakukan pendistribusian sehingga akan rentan di korupsi atau terjadi penggelapan unit crombook.
Kami menduga dalam proses E, Catalog telah terjadi kongkalikong atau intervensi pejabat kepentingan untuk menggolkan salah satu merk cromebook untuk di gunakan, meskipun hal tersebut sudah melanggar ketentuan yang berlaku.
Pada tahun 2022 setiap sekolah SD, SMP mendapat kan cromebook yang dimana untuk siswa mendapatkan 15 cromebook buat kegiatan belajar, sedangkan guru mendapatkan 5 cromebook, 1 proyektor dan 1konektor dari berbagai merk yang sudah di tetapkan oleh LKPP.
Hal ini sudah terjadi timpang pendistribusian, sehingga jumlah cromebook cenderung lebih banyak di berikan kepada pihak guru, hal ini terjadi pengawasan yang masih belum maksimal dalam program pengadaan pasilitas pendidikan berbasis digitalisasi sehingga hanya akan memberikan Ruang untuk para oknum yang memanfaatkan program tersebut jadi ajang bancakan.
Manggala Garuda Putih melalui bidang investigasi tentunya akan melakukan pengawasan pengadaan cromebook dari mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB di Kota/ Kab yang ada di provinsi Jawa Barat.
Hal ini tentunya akan kami lapor kan kepada BPK agar dilakukannya audit dan bilamana terbukti apa yang menjadi dugaan.
"kkami akan meminta pihak BPK untuk melaporkan nya ke pihak kejaksaan secara resmi dan tentunya di lakukan pemberitahuan dengan pemberitaan, agar publik mengetahuinya.
"Ada dugaan pengadaan TIK di monopoli," katanya.***
