Network
Dengan begitu, para honorer di Jabar saat ini tengah dalam keadaan kebingungan, pemerintah pusat juga seolah belum memberikan solusi kongkret atas keluarganya aturan itu. Sedangkan, pemerintah daerah sendiri alokasi anggaran berbeda-beda.
"Tolong pemerintah pusat memikirkan juga kemampuan daerah di dalam penggajian, di dalam penganggaran. Guru honorer beberapa tahun lalu mereka diangkat menjadi ASN, bahkan sebagian ada yang tertunda masalah pengajian karena dibebankan kepada daerah," jelasnya.
Oleh sebab itu, Saeful meminta pada Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk turut serta mencarikan solusi agar honorer nakes dan non nakes bisa tetap bekerja dan mengabdi di fasyankes yang ada di Jabar dengan pengupahan yang layak.
"Karena kalau kami nakes dan non nakes yang bekerja di fasilitas pemerintah tidak mendapat pengupahan yang layak di bawah UMR daerah masing masing," ucapnya.
Kemudian, Saeful juga merasa miris dengan penggajian yang belum maksimal untuk honorer tenaga kesehatan. Dalam pasalah penanganan penyakit nakes selalu menjadi garda terdepan. Namun, untuk upah yang diberikan jauh dari kata layak.
"Jadi kami yang katanya pelayan masyarakat, kami yang katanya garda terdepan, tapi dari segi pengupahan kami jauh dari kata layak. Apalagi dengan adanya PP ini kami akan dihilangkan," kata dia.***
