Jadi dana desa yang diterima untuk Jawa Barat sebesar Rp 5,9 Triliun. Sedangkan Jawa Tengah sebesar Rp 8,2 Triliun dan Jawa Timur sebesar Rp 7,6 Triliun.
"Dana desa saja kelihatan jomplang sekali, belum DAU dan DAK. Makanya pemekaran wilayah sangat mendesak," kata Ali Rasyid.
Begitu juga Dana Alokasi Khusus untuk Jawa Barat sebesar Rp 36,5 Triliun, sedangkan Jawa Tengah mencapai Rp 39,3 Triliun dan Jawa Timur lebih besar lagi yang mencapai Rp 42,2 Triliun.
Antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah dari sisi DAU terdapat selisih sekitar 3 Triliun lebih besar Jawa Tengah. Padahal dari sisi jumlah penduduk jauh lebih besar Jawa Barat.
Kata Ali Rasyid ini sangat tidak adil bagi Jawa Barat, sehingga pemekaran wilayah di Jawa Barat harus dilakukan agar jumlah Kabupaten Kota di Jawa Barat ideal.
Hanya saja pemerintah pusat saat ini melakukan moratorium pemekaran wilayah. Tetapi untuk Jawa Barat kata Ali Rasyid khusus untuk Jawa Barat bisa dibuka secara terbatas.
"Dengan kondisi luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk Jabar, harusnya moratorium pemekaran dibuka oleh pemerintah pusat secara terbatas," kata Ali Rasyid.
Diakui Ali Rasyid, DPRD Jawa Barat seveluo sudah menyampaikan usulan agar moratorium pemekaran dibuka oleh pemerintah pusat secara terbatas.
Jawa Barat meskipun sudah dipisah dengan Banten tetapi dari sisi jumlah penduduk masih sangat banyak jika dibandingkan dengan provinsi lainya di Jawa.