Network
DESKJABAR- Kisruh Partai Demokrat terus berlanjut. Gelombang penolakan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jendral TNI Moeldoko sebagai ketua Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara semakin kencang.
Moeldoko, Ketum Partai Demokrat versi KLB itu terus ditolak. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat baru-baru ini mendatangi kantor wi Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jabar guna merekomendasikan agar tidak mengesahkan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
"Kami membawa aspirasi seluruh pengurus DPD Jabar DPC, PAC, dan ranting dan seluruh kader menyampaikan pada Kemenkumham agar supaya KLB abal-abal Deli Sendang tidak disahkan," ujar Sekertaris DPD Partai Demokrat Jabar, Wawan Setiawan, Senin 8 Maret 2021.
Baca Juga: HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL, Presiden Joko Widodo dan Sejumlah Tokoh Gemakan Kesetaraan
Gerakan mendatangi kantor Kemenkumham terjadi di beberapa DPD wilayah lain di luar Jabar. Wawan mengatakan, hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika kubu Moeldoko mengajukan KLB pada Kemenkumham.
"Kami sampaikan Kemenkumham agar tidak disahkan (KLB) karena tidak sesuai dengan AD/ART," ucapnya.
KLB yang dilakukan oleh sebagian elit Partai Demokrat tidak memenuhi syarat. Menurut Wawan, aturan KLB tertuang dalam AD/ART pada pasal 91 ayat 4 yang menyatakan bahwa KLB digelar dengan ada permintaan majelis tinggi partai dan ini minimal diajukan sebanyak 2/3.
"KLB di Deli Serdang itu KLB abal-abal, orang rakus dan ingin bajak Partai Demokrat," jelasnya.
Wawan memastikan saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi pada seluruh anggota Partai Demokrat Jabar. Jika ada anggota aktif mengikuti KLB di Deli Serdang maka akan dilakukan tindakan tegas.
"Kami cek dahulu. Kalau ada masih anggota itu ikut, kami pecat sebagai anggota kalau pengurus tidak ada kalau ada anggota KTA Demokrat Jabar di sana akan kami pecat," katanya.
Baca Juga: Ingin Langsing? Rutinlah Mengonsumsi 11 Buah-buahan Ini, Salahsatunya Alpukat
Ia menambahkan, sejauh ini ada lima orang mantan anggota Partai Demokrat di Jabar mengikuti KLB di Deli Serdang. Namun, Wawan menegaskan, hal ini akan dilakukan investigasi terlebih dahulu.
"Harapan dari DPD jabar minta kemenkumham tidak disahkan kalau mereka minta ini disahkan dan ini tidak memenuhi syarat satu persen pun. Kita mengakui mas AHY ketua umum demokrat yang lainnya abal-abal dan kami anggap rampok," kata dia.***
