Network
DESKJABAR - Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, bukanlah hal baru. Bahkan, beberapa negara telah menerapkan program serupa seperti Jepang, Korea Selatan dan Malaysia.
"Penerapan sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Senin, 18 Januari 2021.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang dipantau Antara secara virtual dari Jakarta, Ida Fauziyah menjelaskan tentang substansi dan desain yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Baca Juga: Kabar Duka, 833 Hektare Areal Persawahan di Kabupaten Cirebon Terendam Banjir
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain instansi yang menjadi regulator, teknis operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat program, durasi dari manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut, serta cakupan kepesertaan.
Ida Fauziah menjelaskan substansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).
Penyelenggara Jaminan Kehilangan Pekerjaan terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan cash benefit, sedangkan Kemnaker berkaitan dengan pelatihan dan mencari kerja.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 : PSSI Mengajukan 178 Nama untuk Penerima Vaksin, Ini Rinciannya
Yang masuk dalam kriteria PHK adalah yang orang yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan status kepemilikan, kerugian, tutup dan pailit. Ada juga pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.
