Network
DESKJABAR - Presiden Donald Trump menjanjikan Rp28 Triliun investasi ke Indonesia dengan syarat Indonesia berhianat kepada palestina.
Iming-iming itu diberikan dengan harapan Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Lucunya, Donald Trump menawarkan janji tersebut saat Presiden AS itu berada dalam status lame duck atau orang yang kalah dalam Pilpres AS.
Mengutip kantor berita Antara, Minggu, 27 Desember 2020, dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengemukakan, terkait posisi Indonesia pasca normalisasi hubungan Israel dengan sebagian negara-negara Arab, Indonesia sudah punya sikap tegas.
Baca Juga: Uni Eropa Memulai Vaksinasi Covid-19 Serentak. Dosis Vaksin yang Disiapkan Jumlahnya Fantastis
Menurutnya, Indonesia akan senantiasa berpegang pada amanah UUD 1945 dan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, sehingga tidak akan terpengaruh oleh berbagai inisiatif Israel dan Amerika Serikat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sejak kemerdekaannya hingga saat ini dan mendatang, sesuai amanat konstitusinya, untuk terus memperjuangkan kemerdekaan seluruh bangsa di dunia yang terjajah, untuk segera merdeka dan berdaulat,” ujar dia.
Ia mengatakan, pengakuan Indonesia atas Israel adalah merupakan pengkhianatan konstitusi. Sehingga pengakuan sekecil apapun berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Baca Juga: Tengku Zulkarnain : Pengincar Jabatan di Pemerintahan, Biasanya Serang Pihak Berseberangan
Teuku Rezasyah menyarankan Indonesia hendaknya senantiasa aktif di berbagai forum internasional untuk mengupayakan terwujudnya sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta siap berdamai dengan Israel.
Indonesia hendaknya aktif memperjuangkan bantuan internasional untuk pemberdayaan masyarakat Palestina di bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan kesehatan.
"Demi kredibilitas diplomatik dalam mendukung kemerdekaan Palestina, diharapkan Indonesia senantiasa berinisiatif memperjuangkan solidaritas dalam GNB dan OKI, untuk terus memonitor perkembangan yang terjadi di Palestina. Terutama sekali terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Palestina dan terjaganya nama baik Palestina di berbagai forum internasional," ujar dia.
Baca Juga: Haru Suandharu Kembali Terpilih Pimpin PKS Jabar, Wali Kota Bandung Sebagai Ketua MPW Jabar
Indonesia juga diharapkan mampu mengarahkan G20 dan G8 untuk memerhatikan nasib rakyat Palestina, kata dia.
Secara khusus, lanjut dia, Indonesia perlu berkonsultasi dengan Rusia dan China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, agar bersikap kritis atas arogansi Amerika Serikat dan Israel di PBB dan forum-forum internasional.***
