Network
DESKJABAR – Beredarnya isu dugaan politisasi beras bansos (bantuan sosial) dijadikan kampanye Pemilu 2024, membuat Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin berkomentar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya menyelidiki dugaan politisasi bansos beras apakah sesuatu yang melanggar pada kampanya pemilu atau tidak.
Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024, memberi tanggapan, soal beredarnya foto beras Bulog ditempeli stiker pasangan capres/cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming yang beredar pada media sosial X (dulu Twitter).
Pada postingan beredar, beras dalam kemasan kantong plastic ukuran 5 kg itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Ma’ruf Amin mengatakan, berbagai masalah berkaitan pemilu atau kampanye, agar disampaikan kepada Bwaslu. “Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak,” ujar Ma’ruf Amin, dilansir Antara.
Baca Juga: JANGAN KUDET! Ini Cara Mengecek Bansos PKH lewat HP, 7 Penerima Manfaat Wajib Tahu Dong!
Tanggapan Bulog dan Bapanas
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti mengatakan, bahwa Perum Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras. Yang ada, hanya label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.
Bayu menatakan, beras SPHP sangat mudah diperoleh masyarakat, karena Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor. Berasnya akan sampai ke ritel model dalam pemasarannya.
Keterangan serupa dilontarkan Kepala bapanas, Arief Prasetyo, yang menyatakan, tidak ada satu pun logo ditempelkan dalam kemasan bansos, selain logo Bapanas dan Bulog. Namun ia mengaku sulit mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.
Ia beralasan, pihaknya tidak mengetahui beras-beras itu dibeli oleh siapa saja jika sudah beredar di masyarakat. “Yang pasti, kami tidak ada memuat stiker yang lain,” katanya.
