Network
DESKJABAR - Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bansos oleh elit politik tidak memiliki etika.
“Terkait dengan etika ya ini merupakan kemunduran demokrasi dan menunjukkan politik tuna adab," tegas Neni pada wartawan, Kamis 4 Januari 2024.
Menurutnya, penyerahan bantuan ketika masa tahapan kampanye berlangsung ini menjadi rawan untuk kepentingan politik dan pemenangan kandidat.
Baca Juga: TENANG, Tiket Nataru 2023-2024 di KAI Daop 2 Bandung Masih Tersedia, Ini UPDATE INFONYA
Sekelompok orang mempergunakan Bansos sebagai ajang mendulang simpati dan suara di masa kampanye. Padahal Bansos bukan ‘milik perorangan’, melainkan program pemerintah. Tapi, bansos di-setting sedemikian rupa untuk kepentingan politik.
“Penerima bansos adalah mereka dengan jumlah KK dan pemilih basis yang sangat jelas dan diindikasi akan dimanfaatkan oleh peserta pemilu,” ungkap Neni.
Hal ini bukan kali pertama, Neni mengungkapkan pada tahun 2019 kasus program PKH (program keluarga harapan) juga dipolitisasi. “Penyaluran bansos dilakukan dengan pembagian stiker dan bahan kampanye politik lainnya,” ujarnya.
Penyaluran Bansos juga dilakukan pada saat-saat strategis. Misalnya masa kampanye seperti ini. Dari pusat sampai ke daerah. “Bukan hanya di pilpres ya tetapi juga untuk pileg. Biasanya modus ini digunakan saat pertemuan terbatas dan tatap muka juga saat reses anggota DPR/DPRD,” jelas Neni.
Penyaluran bansos di masa kampanye, menurut Neni akan sulit dicegah, dilarang atau dibatasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ”Tapi justru inilah tantangan Bawaslu bisa gak sampai pembuktian merugikan dan menguntungkan peserta pemilu. Harus ada upaya progresif Bawaslu yang bisa dihadirkan dalam penegakan hukum termasuk bisa tidak Bawaslu itu memberikan himbauan agar penyerahan bansos itu ditunda sampai tahapan kampanye selesai,“ ungkap Neni.
