Network
DESKJABAR - Anda mungkin salahsatunya yang tak terima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah setempat atau Kementerian Sosial (Kemensos), apakah itu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun bantuan lainnya.
Mungkin penyebabnya yang berkaitan dengan data-data kependudukan di pemerintahan setempat yang bermasalah.
Ataupun jikapun terdata secara kependudukan, akan tetapi tidak terdata resmi sebagai penerima bantuan.
Ada satu kasus di wilayah Desa Pamulihan, ternyata ada warga yang sebelumnya menerima bantuan, tapi ternyata sekarang tidak menerima bantuan lagi.
Dia yang enggan disebutkan itu menduga jika namanya itu dicoret dari daftar penerima bansos di wilayah Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Komar saat ditemui dikantornya, Selasa, 5 Desember 2023 mengatakan penonaktifan daftar penerima bansos itu tidak bisa diputuskan sebelah pihak, akan tetapi harus berdasarkan musyawarah desa kelurahan.
"Mekanisme pengusulan atau penonaktifkan peserta program itu ada pada melalui musyawarah desa atau kelurahan, sehingga pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban kolektif desa atau pemerintahan desa tidak menjadi keputusan sendiri kepala desa atau aparat desa sehingga dari sisi pertanggungjawaban itu bisa dipertanggungjawabkan bersama," kata Komar yang ditemui, Selasa, 5 Desember 2023.
Komar menambahkan, dari sisi alur mekanismenya baik itu pengusulan ataupun penonaktifan yaitu pertama dari hasil Musdes (Musyawarah Desa).
