Network
DESKJABAR - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati menilai kemunculan berbagai gerakan publik untuk Pemilu 2024 menandakan besarnya harapan publik untuk pemilu yang beretika dan taat asas.
"Saya rasa wajar jika banyak inisiatif publik untuk mengawal jalannya proses pemilu. Inisiatif ini muncul karena publik tidak ingin proses pemilu ini berjalan tidak sesuai dengan prinsip pemilu demokratis," terangnya di Jakarta, Rabu 17 Januari 2024.
Beberapa saat lalu, muncul Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dimotori para tokoh bangsa muncul untuk menyerukan politik beretika. Di sisi lain, muncul ajakan ke publik untuk mengawal pemilu lewat aplikasi seperti Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024.
Baca Juga: Pakar Ilmu Politik UMY Bicara Soal Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah
Khairunnisa mengungkapkan situasi dan kondisi saat ini juga memicu munculnya gerakan publik untuk pemilu. Kekecewaan sekaligus harapan menjadi kesadaran bersama untuk bergerak mengawal pemilu.
"Karena menjelang pemilu ini sudah muncul narasi-narasi agar pemilu tidak curang dan menjaga netralitas pemilu. Beberapa pemberitaan di media juga muncul adanya kecurangan-kecurangan, ada juga kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan laporan kecurangan di bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Situasi ini yang memunculkan inisiatif warga," tegas sosok yang akrab disapa Ninis itu.
Di sisi lain, Ninis juga mengungkap bahwa gerakan masyarakat akan menjadi pencegah dari potensi kecurangan pemilu. "Munculnya inisiatif-inisiatif ini juga menunjukkan bahwa publik juga turut mengawasi, jadi bagi para pihak yang akan curang diingatkan oleh munculnya gerakan-gerakan publik seperti ini," pungkasnya.
Sementara itu, Peneliti Senior Politik BRIN, Prof Lili Romli mengatakan, kritik penyelenggaraan pemilu termasuk sikap Presiden yang cenderung mengintervensi, jangan dianggap sebagai angin lalu. “Presiden harus benar-benar berlaku adil, tidak boleh memihak dan diskriminatif,” kata Prof Lili.
